Paslon Kucing-kucingan

0
1.365 views

Bawaslu: Enggak Ada Jadwal Kampanye Tapi Belusukan

SERANG – Pekan pertama masa kampanye Pilkada 2020, Bawaslu kewalahan melakukan pengawasan kampanye para peserta pilkada. Ini lantaran tidak ada jadwal kampanye yang diberitahukan secara resmi kepada pengawas.

Keputusan KPU RI meniadakan kampanye rapat umum dan membatasi jumlah peserta dalam pertemuan tertutup, membuat para kandidat dan tim pemenangannya tidak melaporkan jadwal kampanye kepada KPU bahkan Bawaslu.

Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Banten, Nuryati Solapari, Bawaslu kabupaten/kota kesulitan melakukan pengawasan tahapan kampanye, lantaran tidak ada jadwal kampanye yang dilaporkan oleh para paslon dan tim kampanyenya.

“Pekan pertama masa kampanye, Bawaslu kesulitan melakukan pengawasan secara langsung. Padahal tidak mungkin para kandidat tidak memanfaatkan masa kampanye untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mereka sudah menyusun metode kampanye dengan beragam cara,” ujar Nuryati kepada Radar Banten, kemarin.

Ia melanjutkan, sejak 26 September hingga 1 Oktober 2020, pihaknya tidak mendapatkan pemberitahuan jadwal kampanye, baik dari KPU maupun dari peserta Pilkada 2020.

“Tapi laporan dari masyarakat, semua kandidat melakukan kampanye di sejumlah tempat. Ada yang menemui tokoh masyarakat, ada juga yang menemui tim relawan masing-masing, sisanya kampanye di medsos,” bebernya.

Kendati begitu, Nuryati membantah bila Bawaslu kecolongan. Menurutnya, kegiatan kampanye yang diarahkan melalui media daring (dalam jaringan) atau medsos tetap mendapat pengawasan dari petugas Bawaslu.

“Bukan kecolongan, kami hanya kesulitan melakukan pengawasan. Tanpa ada pemberitahuan, kami tetap mengawasi kegiatan kampanye para kandidat yang melakukan belusukan,” ungkapnya.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran lainnya, Bawaslu Banten telah menginstruksikan Bawaslu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Tangsel untuk melayangkan surat imbauan kepada peserta pilkada dan tim suksesnya, agar kegiatan kampanye diberitahukan kepada lembaga pengawas.

“Harapan kami, pekan kedua masa kampanye semua kandidat memberitahukan kegiatan kampanyenya. Jangan kucing-kucingan dengan Bawaslu, ini memang masa kampanye, tidak mungkin Bawaslu melarang kandidat bergerilya. Hanya saja harus mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.

Bila kegiatan kampanye tanpa ada pengawasan dari Bawaslu, Nuryati khawatir terjadi kerumunan massa dan itu rawan terjadi penyebaran Covid-19.

“Kita semua tidak ingin ada klaster pilkada dalam penyebaran Covid-19 di Banten,” tegasnya.

Nuryati yang masih tercatat sebagai akademisi Untirta ini menambahkan, di medsos banyak ditemukan kegiatan kampanye para kandidat dan tim pemenangan yang tidak diketahui pelaksanaannya oleh pengawas.

“Memang kampanyenya mematuhi protokol kesehatan, tapi itu kan yang ditampilkan di medsos,” bebernya.

Agar Bawaslu bisa melaksanakan tugasnya, Nuryati mengajak semua pihak untuk aktif mengawasi kegiatan kampanye di tengah pandemi. “Guna mencegah klaster pilkada, perlu ada partisipasi aktif dari masyarakat. Jika diketahui di lingkungan sekitar ada yang berkampanye segera memberitahukannya ke lembaga pengawas,” pintanya.

Kerawanan pengawasan, lanjut Nuryati, tidak saja terhadap kepatuhan protokol kesehatan, tapi juga terkait potensi pelanggaran yang terjadi saat kampanye dilakukan. “Kami sudah koordinasi dengan KPU dan Polda Banten, agar kegiatan kampanye di pekan kedua lebih tertib. Bila kandidat dan tim kampanye bergerak di mana pun dan kapan pun, kami pasang kuda-kuda untuk mengawasinya,” ujarnya.

Terpisah, Komisioner KPU Banten Eka Satya Laksmana mengungkapkan, kegiatan kampanye seperti pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog pada Pilkada 2020 didorong melalui daring atau medsos. Jika tidak bisa maka dilaksanakan di ruang tertutup atau gedung dengan syarat peserta hanya 50 orang dan menerapkan protokol kesehatan.

Terkait jadwal kampanye seperti pilkada-pilkada sebelumnya, memang di Pilkada 2020 semua peserta dan tim kampanye tidak melaporkannya ke KPU. Mereka hanya diwajibkan memberitahukan kegiatannya ke kepolisian dan ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.

“Tidak ada lagi istilah belusukan tatap muka door to door seperti kampanye pada situasi normal, mengingat pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi,” ujarnya.

Eka pun memahami kesulitan yang dialami Bawaslu dalam melakukan pengawasan kegiatan kampanye situasi saat ini, tapi ia meyakini bila Bawaslu punya banyak cara mencegah terjadinya pelanggaran. “Bawaslu kan matanya di mana-mana,” tutur Eka.

KLASTER PILKADA

Sebelumnya, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi rawan terjadi kasus baru penyebaran covid di Banten. Untuk mendisiplinkan masyarakat, tidak cukup hanya dilakukan sosialisasi dan pencegahan.

“Penegakan hukum protokol kesehatan harus dilakukan, agar masyarakat patuh dan disiplin. Itu kewenangan kepolisian dan Satpol PP,” katanya.

Dengan adanya Pokja Covid Pilkada yang digagas Bawaslu, Ati berharap tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada.

“Rumah sakit rujukan Covid-19 di Banten hampir penuh, sebab setiap hari terjadi lebih dari 100 kasus baru. Jangan sampai ada klaster pilkada, sebab jumlah kasus positif covid di Banten saat ini lebih dari 5.600 orang, dan 194 orang meninggal dunia,” tutupnya.

INOVASI KAMPANYE

Adanya pembatasan metode kampanye, mengharuskan kontestan dan tim pemenangan melakukan inovasi baru, agar tetap bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tanpa menghadirkan kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan.

Sejumlah pengamat politik pun menilai, pekan pertama masa kampanye pilkada 2020 di Banten, semua paslon dan tim pemenangannya belum menemukan cara yang kreatif untuk melakukan kampanye di tengah pandemi Covid-19.

Pengamat politik Unsera, Ahmad Sururi menilai, Pilkada 2020 di Provinsi Banten yang digelar di empat kabupaten/kota masih tampak sepi dari kegiatan kampanye yang sesuai protokol kesehatan. “Ini menunjukan indikasi paslon dan tim pemenangannya belum siap melakukan kampanye di Pilkada 2020,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kampanye rapat umum yang melibatkan jumlah massa yang besar, merupakan salah satu media sosialisasi kepada masyarakat. Namun masih banyak media sosialisasi lainnya yang bisa dilakukan, bila punya inovasi maka akan jauh lebih efektif dibandingkan kampanye terbuka. “Memang butuh tim khusus untuk membuat inovasi, sebab tidak mudah membuat gaya/bentuk kampanye yang berbasis protokol kesehatan,” tuturnya.

Sururi menduga, para peserta pilkada kelihatannya baru melakukan persiapan membentuk tim teknologi informasi yang meramu kegiatan kampanye, padahal tahapan kampanye sudah dimulai sejak 26 September. “Tanpa ada pandemi, medsos sudah menjadi media kampanye setiap pilkada dan pemilu. Bila belum menemukan metode kampanye yang sesuai protokol kesehatan, maka kampanye medsos musti dilakukan secara massif dan kontennya positif, agar program, visi dan misi tersampaikan, karena kita tahu medsos bersifat terbuka, siapa saja bisa merespons dan menanggapi,” bebernya.

Hasil pemantauan di medsos, Sururi mengaku menemukan banyak tim sukses yang sudah aktif melakukan kampanye menyosialisasikan paslon yang didukungnya. Namun belum efektif lantaran masih standar dan kurang kreatif. “Pekan pertama masa kampanye, tim IT dan tim kreatif paslon belum bekerja sebagaimana mestinya. Ini yang membuat pilkada 2020 kurang meriah dari sisi gagasan,” tegasnya.

Sururi juga menyoroti akun resmi milik para kontestan pilkada. Menurutnya para peserta pilkada tampak bergerak sendiri melakukan belusukan menemui sejumlah tokoh masyarakat untuk meminta dukungan langsung.

“Kegiatan itu efektif jika hanya ingin meraih suara dari pemilih loyal dari tokoh tersebut, padahal yang harusnya dikejar pemilih mengambang. Ini tugas tim pemenangan sesungguhnya,” katanya.

Bila tim pemenangan tidak mampu melakukan inovasi kebijakan kampanye, maka kandidatnya tidak bisa beradaptasi dengan gaya kampanye yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini, yaitu ekonomi dan kesehatan berbasis politik empati. “Inovasi kebijakan kampanye paslon jadi kunci penting memenangkan Pilkada 2020,” pungkasnya.

Senada, Pakar Kebijakan Publik dan Politik STISIP Setia Budhi, Harits Hijrah Wicaksana. Ia menilai, sepinya jadwal kampanye Pilkada 2020 di empat kabupaten/kota menunjukkan tim kampanye belum bekerja. Ia menduga situasi itu disebabkan beberapa hal. Pertama, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, terjadinya perubahan mekanisme kampanye. Dan ini membuat tim kampanye merasa kesulitan untuk memikat para pemilih untuk ikut berpartisipasi.

Kedua, tim kampanye terlambat membentuk Tim IT yang bisa melakukan pendekatan digital, misalnya mengadakan webinar, diskusi online, FGD online, maupun kampanye online. Ketiga, sepertinya para kandidat dan calon kepala daerah masih dalam posisi menunggu momentum, karena dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, jika salah mengambil langkah dalam berkampanye, akan merugikan pihak kandidat karena akan diserang oleh lawan politiknya. Keempat, terjadi banyak penolakan atau permintaan pilkada ditunda oleh beberapa organisasi-organisasi masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi para calon kandidat untuk melihat situasi ke depannya dalam melaksanakan kampanye yang tepat dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Kelihatannya tim kampanye takut salah dalam mengambil langkah. Melakukan inovasi tapi takut melanggar protokol kesehatan, beruntungnya semua kontestan menghadapi masalah yang sama sehingga saling menunggu,” paparnya. (den/air)