SERAMH – Kebijakan pemerintah untuk menghapuskan premium dan menggantikan dengan pertamax mulai terasa. Di beberapa SPBU di Kota Serang ketersediaan premium sempat mengalami kekosongan. Terhitung dari kemarin, kekosongan premium juga terjadi di beberapa SPBU hingga hari ini.

Pengamat migas Banten Rachmat Halim mengatakan kondisi ini umum terjadi akibat dari pengurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium secara bertahap. “Yang saya perhatikan kebijakan pemerintah yang dijalankan Pertamina membatasi premium hingga dua tahun sampai mencabut premium dan mengganti dengan pertamax,” kata Rachmat Halim kepada wartawan, Selasa (6/1/2015).

Menurut dia, Pertamina telah memperlambat pasokan premium dan mempercepat pasokan pertamax di pasaran. “Suplai pertamax yang dipercepat. Pengaturan ini agar masyarakat pindah ke pertamax,” terangnya.

Menurut dia, penggunaan pertamax ini sebenarnya akan memberikan keuntungan untuk semua pihak. “Untuk konsumen kualaitas oktan lebih baik. Apalagi pemerintah dapat mensubsidi pertamax untuk kebutuhan masyarakat. Kalau sekarang Rp8.800 menjadi Rp7.800, hanya bedanya yang nantinya beralih ke pertamax,” terangnya.

Pada taraf yang lebih tinggi, pemerintah ingin mengurangi tata niaga yang selama ini bermasalah. “Kalau selama ini kan persediaan premium hanya ada di Singapura. Ini rawan adanya permainan dan penyalahgunaan karena dikuasai satu negara tentu di situ ada fee tersendiri. Sedangkan pertamax, pemerintah sudah menyiapkan kilang yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertamax dalam negeri,” terangnya.

Jika ini bisa dilakukan pemerintah, lanjutnya, pemerintah tidak lagi tergantung dengan suplai premium dari Singapura. “Ketergantungan ini yang rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kilang di Indosensia sudah bisa memproduksi pertamax untuk kebutuhan masyarakat. Tinggal pemerintah memberikan subsidi agar masyarakat bisa memperoleh pertamax dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan premium,” ujarnya.

Untuk diketahui, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri menyerahkan hasil rekomendasi terkait status Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Rekomendasi akan diserahkan kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi merekomendasikan agar Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 alias Premium dihapuskan. Nantinya, BBM RON 92 atau Pertamax yang akan diberi subsidi. (Wahyudin)