CILEGON – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon menggelar aksi damai menentang pengesahan revisi UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD) Pasal 122 huruf K.

Untuk diketahui, pasal tersebut berbunyi bahwa Majelis Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“12 Feburuari 2018 bisa jadi adalah hari matinya demokrasi di Indonesia. Pasalnya kebebasan berpendapat telah dibungkan lewat pengesahan revisi UU no 17 tahun 2014 tentang MD3 Pasal 122 huruf K,” ujar Mahmudin, korlap aksi, Rabu (28/2) di depan Kantor DPRD Kota Cilegon.

Ia mengaku penggunaan langkah hukum hanya karena lontarkan kritik dengan Dewan adalah bentuk otoriter karena merenggut hak rakyat. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpuldan mengeluarkan pendapat.

“Kami menilai Pasal (122) tersebut ambigu dan akan menjadi pasal karet karena tidak terdapat kejelasan merendahkan kehormatan dewan yang seperti apa?,” katanya.

Selain itu, sambung Mahmudin dalam UU MD3 ada dua pasal lagi yang dinilai kontroversial. Yaitu pasal 73 tentang pemanggilan paksa yakni DPR kini berhak memanggil paksa setiap orang yang mangkir tiga kali berturut-turut dari panggilan anggota dewan. Polisi pun bisa dilibatkan untuk melakukan pemanggilan ini. “Pasal ini rawan diwarnai kepentingan berbagai pihak seperti politik perseorangan, partai bahkan DPR,” terangnya.

Yang ketiga ialah pasal 245 tentang hak imunitas. Yang sekiranya berbunyi bahwa setiap aparat penegak hukum yang berniat memeriksa anggotadewan dalam kasus tindak pidana harus mendapat izin presiden dan atas pertimbangan MKD. “Sementara anggota MKD tidak lain adalah DPR. Dan dari itu jelas pasal ini berpotensi mempersulit penegak hukum,” ujarnya.

Mahmudin menjelaskan melalui aksi damai ini PC PMII Kota Cilegon menyatakan dengan tegas menolak revisi UU MD3. “Kita tuntut Jokowi keluarkan Perpu, apabila Jokowi tidak mau maka dukung MK untuk membatalkan revisi UUD MD3,” terangnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)