PDIP Galang Dukungan Interpelasi

0
798 views
Anggota Fraksi PDIP DPRD Banten Indah Rusmiyati (kiri) dan Juru Bicara Fraksi Yeremia Mendrofa menunjukkan surat interpelasi yang sudah ditandatangani

SERANG – Upaya Fraksi PDIP mengajukan hak interpelasi DPRD Banten terhadap kebijakan Gubernur terkait Bank Banten, tidak bisa diusulkan sendirian. PDIP membutuhkan dukungan dari fraksi lain, setidaknya butuh dukungan satu fraksi lagi untuk memuluskan usulan tersebut.

Kemarin, sejumlah anggota Fraksi PDIP DPRD Banten mulai menggalang dukungan pengajuan hak interpelasi. Namun sayang, dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Banten, PDIP masih sendirian menginisiasi hak interpelasi tersebut.

Juru bicara Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa mengaku optimistis bila pengajuan usul hak interpelasi akan mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lain yang ada di DPRD Banten.

“Sesuai aturan, pengajuan hak interpelasi minimal diusulkan dua fraksi. Jadi PDIP akan mengajak beberapa fraksi lainnya untuk berjuang bersama demi masyarakat Banten,” kata Yeremia usai menandatangani formulir pengajuan hak interpelasi, di ruang Fraksi PDIP DPRD Banten, Selasa (19/5).

Ia menambahkan, Fraksi PDIP yang memiliki 13 kursi di DPRD Banten tidak bisa memenuhi persyaratan mengajukan hak interpelasi, sehingga harus menggalang dukungan dengan fraksi lainnya.

“Untuk mengusulkan hak interpelasi, minimal inisiatornya ada 15 anggota Dewan. Kami kurang dua tandatangan lagi,” jelasnya.

Kendati tidak bisa langsung mengajukan hak interpelasi, Yeremia mengaku fraksinya optimistis segera mendapatkan tambahan dukungan.

“Bila persyaratan belum terpenuhi, kami targetkan pengajuan hak interpelasi diusulkan setelah libur Lebaran,” ujarnya.

Optimisme yang sama juga disampaikan anggota Fraksi PDIP Indah Rusmiati. Menurutnya, semua anggota Fraksi PDIP DPRD Banten telah komitmen untuk mengajukan hak interpelasi. Itu artinya, PDIP tinggal membutuhkan dukungan satu fraksi lagi.

“Pemindahan rekening kas daerah dari Bank Banten ke bjb dilakukan Gubernur tanpa koordinasi dengan DPRD. Keputusan itu dampaknya sangat luar biasa. Masa iya DPRD diam saja,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Indah, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan rekan-rekannya sesama anggota DPRD Banten terkait pengajuan hak interpelasi.

“Meskipun hak interpelasi melekat pada setiap anggota Dewan, namun kami menghormati setiap fraksi harus mendapat restu dari partai politiknya masing-masing. Insya Allah, ada beberapa fraksi lain yang akan bersama-sama dengan PDIP mengajukan interpelasi,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengungkapkan, ada beberapa fraksi yang akan bersama fraksinya mengajukan hak interpelasi. “Insya Allah Fraksi Golkar akan bersama-sama dengan kami mengajukan interpelasi,” katanya.

Kendati begitu, Muhlis menghormati sikap fraksi-fraksi di DPRD bila nantinya tidak mendapat restu dari pimpinan partainya masing-masing.

“Kalau pun nanti tidak ada fraksi lain yang mendukung hak interpelasi, Fraksi PDIP tidak akan kecewa, sebab kami sudah konsisten menyuarakan kebenaran,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten, Andra Soni mempersilakan anggota Dewan Banten mengajukan hak interpelasi.

“Sebagai pimpinan DPRD, kami siap menindaklanjuti mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD terkait penggunaan interpelasi. Silakan ikuti aturan yang berlaku,” katanya.

DPRD HARUS PEKA

Pengamat kebijakan publik Yhanu Setiawan menilai, rencana pengajuan hak interpelasi yang digagas Fraksi PDIP DPRD Banten merupakan hal yang wajar, dan diperbolehkan secara aturan.

“Meskipun bukan kewajiban, namun kedudukan  hukumnya pengajuan interpelasi itu adalah hak setiap anggota DPRD,” katanya.

Ia memaparkan, idealnya memang tidak perlu ada penggunaan hak interpelasi anggota DPRD, bila perbuatan pemerintah (eksekutif) sudah on the track, terencana, terasa dalam ramuan design RPJMD. Kemudian, tertuang juga dalam rencana kerja dan terang benderang sedari awal dipersiapkan, direncanakan dengan sangat partisipatif dan punya derajat akuntabilitas yang terukur ketika on going.

“Namun bila idenya dadakan atau tiba-tiba saja eksekutif bikin manuver, ya ibarat supir bajaj, belok tapi enggak pakai lampu sen, ini bahaya. Justru menjadi terbaca sangat aneh bila lembaga DPRD yang fitrahnya dibentuk buat mengawasi dan diberi platform sebagai lembaga pengawas dengan  kekuasaan budgeting yang powerfull, bersikap diam saja atas kebijakan eksekutif yang mengambil keputusan dadakan,” paparnya.

Yhanu menegaskan, pengajuan interpelasi untuk menyuarakan kebenaran pasti mendapat dukungan dari masyarakat.

“Jadi aneh sekali bila DPRD meneng-meneng bae, dan menjadi semakin aneh bila banyak elit dan tokoh yang menginginkan wakil rakyatnya tidak peka,” pungkasnya. (den/air)