Pemeriksaan pegawai Pemprov Banten di kantor Inspektorat Banten, Selasa (11/6).

SERANG – Sebanyak 289 ASN di lingkup Pemprov Banten dipanggil untuk diperiksa di kantor Inspektorat Banten, KP3B, Selasa (11/6). Pemeriksaan itu dilakukan oleh tim yang terdiri dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Satpol PP.

Pemeriksaan dimulai pukul 08.30 WIB hingga sekira pukul 13.30 WIB. Namun, dari 289 orang yang dipanggil, 47 di antaranya mangkir kembali.

Proses pemanggilan para pegawai itu dilakukan di dalam aula kantor Inspektorat Banten. Di dalam aula itu terdapat beberapa meja yang masing-masing diisi para tim pemeriksa. Para ASN pun dipanggil satu per satu ke dalam ruangan. Namun, ada juga pegawai yang sudah pensiun dipanggil untuk diperiksa. Saat pemeriksa memanggil salah seorang nama pegawai di pintu aula, para ASN yang menunggu di luar langsung berteriak. “Sudah pensiun,” ujar para pegawai beramai-ramai.

Kepala BKD Banten Komarudin mengatakan, 47 orang yang mangkir itu akan disidang disiplin pada besok lusa. “Mereka akan disidang,” tegas Komarudin usai pemeriksaan ASN di aula kantor Inspektorat Banten, KP3B, Selasa (11/6).

Sementara itu, tambah Komarudin, pemeriksaan itu dilakukan untuk mengklarifikasi ketidakhadiran ratusan pegawai pada apel pagi Senin (10/6) lalu. Jumlah ASN yang dipanggil kemarin memang lebih banyak ketimbang yang tidak apel tanpa keterangan.

Diketahui, dari wajib apel sebanyak 3.660 pegawai, yang tidak hadir tanpa keterangan kemarin lusa yakni 219 orang. Namun yang dipanggil kemarin sebanyak 289 orang. “Yang lainnya adalah yang diragukan,” ujarnya.

Kata dia, klarifikasi ini dilakukan karena para ASN yang tidak hadir belum tentu tidak hadir.

“Bisa jadi dia hadir tapi tidak absen atau absen di kantor yang akhirnya tidak terekam. Nanti ada hasil sebenarnya setelah dilakukan klarifikasi hari ini (kemarin-red),” tutur Komarudin.

Ia menjelaskan, pemeriksaan para ASN ini sebagai bentuk keseriusan Gubernur Banten dalam menegakkan kedisiplinan pegawai Pemprov. Selain itu, hal ini juga dilakukan dalam rangka membangun budaya baru untuk penegakan disiplin pegawai berdasarkan data dan fakta.

Selain tidak hadir dalam apel gabungan sekaligus halal bihalal kemarin, Komarudin mengatakan, pemberian sanksi juga akan diakumulasikan dengan tindakan indisipliner lainnya. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pegawai yang belum disiplin akan tanggungjawabnya sebagai ASN dengan menaati aturan yang ada. (Rostinah)