Pejabat Pemkot Ramai-ramai Hijrah ke Pemprov

Pembinaan ASN Dinilai Gagal

Ilustrasi

CILEGON – Sejumlah pejabat Pemkot Cilegon ramai-ramai pindah ke Pemprov Banten. Hijrahnya aparatur sipil negara (ASN) itu diduga disebabkan banyak faktor. Mulai dari alasan jarak tempat tinggal, mentoknya karir di Pemkot Cilegon, hingga isu kekecewaan terhadap kebijakan.

Informasinya, ASN yang pindah tugas mencapai belasan orang dalam sebulan terakhir. Bahkan di antaranya adalah pejabat eselon III seperti Sekretaris Satpol PP Kota Cilegon Imam Adi Pribadi dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Purwadi. Perpindahan kedua pejabat tersebut konon diikuti banyak pejabat eselon VI lainnya.

Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi membenarkan adanya perpindahan sejumlah pejabat tersebut. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, kata Edi, Imam dan Purwadi sekarang sudah bukan lagi sebagai ASN Pemkot Cilegon melainkan Pemprov Banten. “Saya tidak tahu kapan mulai pindahnya, posisinya apa sekarang karena saya tidak pernah bertemu dengan keduanya untuk sekadar berpamitan,” kata Edi.

Edi mengaku tahu, yang mengusulkan perpindahan wilayah tugas tidak hanya Imam dan Purwadi. Sejumlah ASN lain pun mengajukan hal yang sama tetapi ditolak. Saat meminta izin, lanjut Edi, keduanya beralasan permintaan pindah tugas untuk pengembangan karir mereka sebagai ASN. Edi pun menduga masalah yang sama menjadi alasan sejumlah ASN lainnya yang ikut berbondong-bondong pindah tugas.

Namun, Edi kembali menegaskan, urusan perpindahaan wilayah tugas itu merupakan hak seluruh ASN. “Mungkin dia berhitung soal kesempatan (karir). Mungkin merasa wah saya enggak bakal begini. Kita positif saja lihatnya. Saya tidak akan menahan mereka yang ingin memperluas karir di daerah lain,” papar Edi.

Dengan kepergian sejumlah pejabat tersebut, dipastikan akan memengaruhi struktur pemerintahan Pemkot Cilegon. Karena, dengan seperti itu daftar jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) semakin banyak. Namun, Edi mengaku lupa jumlah jabatan yang kosong tersebut.

Menurut Edi, kekosongan sejumlah jabatan di Pemkot Cilegon harus segera diselesaikan. Namun untuk melakuan rotasi maupun promosi, terganjal aturan terkait statusnya yang masih belum definitif sebagai walikota Cilegon. Karena kondisinya cukup mendesak, Edi pun mengaku akan berkonsultasi dengan Kemendagri. Namun, Edi enggan menyebutkan kapan konsultasi itu akan dilakukan.

Sementara itu, banyaknya pejabat Pemkot yang hijrah ditanggapi Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik. Menurutnya, perpindahan wilayah tugas ASN memang sudah diatur. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah banyaknya jumlah ASN yang meminta pindah tugas. “Apakah Pemkot Cilegon tidak melakukan pembinaan ASN atau persoalan jenjang karir yang tidak jelas,” ujar Hasbi.

Terkait pembinaan ASN dan jenjang karir, mestinya Pemkot Cilegon mempunyai mekanisme yang jelas. Dan implementasi mekanisme itu pun harus jelas. “Menurut saya pembinaan ASN dan jenjang karir di Pemkot Cilegon tidak baik. Hal itu terbukti dengan banyaknya jabatan yang kosong dan terlalu lamanya satu pejabat menduduki suatu jabatan,” ujar Ketua Fraksi Gerindra itu.

Hasbi menduga maraknya pejabat pindah lebih dikarenakan jenjang karir di Pemkot Cilegon yang tidak jelas. “Ini kan kalau pindah itu motivasinya ingin memperbaiki karir, ada juga ingin memperbaiki pendapatan. Kalau soal pendapatan kan semuanya sudah diatur. Eksodus besar ini jadi pertanyaan besar. Kalau satu dua itu wajar, saya dengar sampai belasan ini,” tuturnya.

Berkaitan dengan kekosongan pejabat, Hasbi pun mempertanyakan fungsi dan peran pemerintah selama ini. “Jabatan kosong tidak ada pengisian, apa fungsinya pemerintahan, itu jadi persoalan. Mestinya jabatan cukup dua tahun diisi supaya ada perputaran. Ini malah bertahun-tahun dalam satu tempat dan ada jabatan sudah lama kosong,” ujarnya.

Komisi I menyarankan pemerintah harus introspeksi tentang struktur organisasi. Kemudian, Pemkot Cilegon melakukan pembinaan kepada pegawai secara serius. “Ketiga, ada upaya perbaikan tentang sistem tunjangan, bahas di anggaran,” ujarnya. (Bayu M/RBG)