Pejabat Pemprov Diperiksa Polda

0
1.492 views

Terkait Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Gagal Disalurkan

SERANG – Sejumlah pejabat Pemprov Banten telah dipanggil Ditreskrimsus Polda Banten, terkait persoalan Bank Banten. Pemanggilan itu diduga terkait penyaluran dana bagi hasil (DBH) pajak provinsi ke kabupaten/kota yang gagal disalurkan Bank Banten.

Informasi yang berhasil dihimpun Radar Banten, pejabat Pemprov yang telah dipanggil Polda Banten yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Sekda Banten Al Muktabar.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti membenarkan bila dirinya telah dimintai keterangan oleh Polda Banten, terkait penyaluran DBH pajak provinsi ke kabupaten/kota yang gagal dilakukan oleh Bank Banten selaku pemegang RKUD.

“Ya benar, dan saya sudah memberikan penjelasan,” kata Rina kepada Radar Banten, kemarin.

Ia melanjutkan, sejak 2016 dana pemerintah provinsi dan kas daerah Banten disimpan di Bank Banten. Pada 17 April 2020, dirinya sudah memerintahkan agar Bank Banten segera untuk menyalurkan DBH Pajak ke delapan kabupaten/kota. Namun hingga 21 April 2020, DBH pajak belum disalurkan.

“Sampai saat ini, penyaluran DBH pajak ke kabupaten/kota masih kita upayakan,” ungkapnya.

Kegagalan Bank Banten menyalurkan DBH Pajak, menjadi salah satu alasan Gubernur Banten memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank bjb. Pemindahan itu secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubenur Nomor 580 tertanggal 21 April tentang Penetapan Bank bjb Sebagai Tempat Penyimpanan RKUD Pemprov Banten.

Sebelumnya, Rina sempat memberikan penjelasan kepada DPRD Banten terkait alasan RKUD dipindah dari Bank Banten ke Bank bjb. Menurut Rina, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanahkan agar bendahara umum daerah (BUD) membuka RKUD pada Bank Umum yang sehat. Makanya sejak Bank Banten gagal menyalurkan DBH, Pemprov langsung memutuskan untuk memindahkan RKUD ke bjb.

Ia melanjutkan, bila pemegang RKUD  telah gagal bayar dan mengindikasikan bahwa rasio kecukupan dananya tidak terjamin, pemerintah daerah dalam hal ini BUD harus melakukan langkah penyelamatan.

“Pemindahan kas daerah dari Bank Banten ke bjb, semata-mata dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan proses pelaksanaan APBD ke depan. Termasuk target penanganan Covid-19 bisa dilakukan, pembayaran belanja-belanja yang wajib, seperti gaji, listrik, jaminan kesehatan dan belanja operasional yang direncanakan,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi menilai keputusan memindahkan uang Pemprov dari Bank Banten ke bjb telah membuat panik masyarakat Banten. “Meskipun Pak Gubernur menyampaikan bahwa keputusannya bukan untuk mematikan Bank Banten, tapi imbas dari keputusannya telah membuat panik masyarakat,” ungkapnya.

Politikus PKS ini menegaskan, Komisi 3 telah menyampaikan rekomendasi agar Pemprov Banten secepatnya mengembalikan kas umum daerah ke Bank Banten sebelum proses merger dengan bjb rampung.

“Memang banyak cara menyelamatkan Bank Banten, namun bila kas daerah disimpan di bank lain, itu telah membunuh kepercayaan masyarakat Banten terhadap Bank Banten,” tegasnya.

Terkait dengan gagal bayar DBH Pajak, Gembong mengungkapkan, direksi Bank Banten telah menyampaikan kondisi keuangannya kepada Komisi III akhir April 2020. “Mereka menyampaikan memang sebelum 17- 21 April 2020 kondisi keuangan Bank Banten lagi tidak bagus, sehingga gagal bayar DBH pajak sebesar Rp181 miliar untuk DBH pajak bulan Februari 2020. Tapi itu disebabkan penerimaan pajak yang rendah, biasanya dalam sebulan mengelola keuangan pajak Rp200 miliar, namun sejak pandemi Covid-19 hanya Rp20 miliar,” ujarnya.

Kabag Wasidik Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra enggan berkomentar mengenai penyelidikan tersebut. Dadang mengarahkan Radar Banten untuk mengonfirmasi persoalan Bank Banten tersebut kepada sumber lain. “Jangan saya, ke yang lain saja,” ujar Dosen Hukum Untirta tersebut.

Hal yang hampir senada juga diungkapkan oleh Direktur Reskrimsus Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Nunung Syaifuddin. Nunung enggan berkomentar banyak terkait penyelidikan tersebut. Termasuk, pemanggilan pihak-pihak terkait oleh penyelidik.

Mantan Kapolres Serang tersebut beralasan semua proses penyelidikan tidak boleh diekspos ke media. “Arahan Bareskrim (Polri-red) tidak boleh (diekspos-red), kalau sudah P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap-red) baru diperbolehkan,” tutur Nunung saat ditemui di ruang kerjanya. (mg05/air)