Pekan Depan, THR Pegawai Cair

Ilustrasi (JPNN).

PANDEGLANG – Kabar gembira bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pandeglang. Hal itu seiring dengan akan segera dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp42 miliar bagi seluruh abdi negara tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Ramadani memastikan pemberian THR untuk para pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang bakal dibayarkan paling lambat, Senin (27/5), pekan depan. “Paling lambat minggu depan tanggal 27, THR untuk semua pegawai kita bayarkan. Anggaran yang disediakan secara keseluruhan untuk membayar THR itu Rp42 miliar,” katanya, kemarin.

Ramadani mengatakan, pemberian THR bagi para pegawai di Pandeglang terlambat tiga hari dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan diberikan pada Jumat (24/5). Penyebab masalah itu, kata Ramadani, karena ada beberapa tahapan administrasi yang disesuaikan. “Kalau Pusat THR itu diberikan tanggal 24, kita telat tiga hari. Enggak apa-apa terlambat juga, yang penting THR para pegawai bisa diberikan sebelum Lebaran, bukan setelah Lebaran,” katanya.

Ramadani meluruskan, sebelumnya THR bagi para pegawai bakal diberikan setelah Lebaran. Namun, kata dia, setelah melakulan koordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, dapat disepakati bahwa pemberian THR diberikan sebelum lebaran. “Awalnya memang kita kebingungan dengan aturan yang ada. Tetapi, setelah semuanya dibicarakan, persoalan pemberian THR dapat diselesaikan,” katanya.

Ramadani menerangkan, sebelum pencairan THR, Pemkab Pandeglang terlebih dahulu akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai tunjangan tersebut. Saat ini, lanjutnya, draf atau dokumen Perbup tersebut telah selesai disusun dan tinggal dilakukan pembahasan ke tingkat selanjutnya. “Kalau tidak ada halangan, Perbup itu bisa langsung di tandatangani Ibu Bupati (Irna Narulita-red) hari Senin (besok-red) dan paling telat sehari kemudian (Selasa-red),” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang menyarankan kepada para ASN agar tetap bekerja optimal dan tidak terlalu mempersoalkan mengenai THR. “Pemberian THR itu memang wajib diberikan dan hak para pegawai. Tetapi, alangkah baiknya apabila persoalan THR itu tidak mengganggu kinerja para pegawai dan pelayanan dasar kepada masyarakat, karena sebetulnya THR itu sudah pasti akan diberikan pemerintah,” katanya. (dib/zis)