Pelabuhan Merak Diperketat

0
2399

CILEGON – Menjelang Lebaran, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, diperketat untuk menghalau para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Personel gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Dishub, dan lain diminta untuk siaga 24 jam.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo  tidak bosan-bosan mengingatkan kepada jajarannya untuk bersiaga mengantisipasi lonjakan pemudik serta melakukan pengetatan pengawasan protokol kesehatan kepada para penumpang atau kendaraan yang melintas di Pelabuhan Merak.

Pengetatan  dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hal itu mengingat di beberapa wilayah khususnya di Sumatera terjadi peningkatan penularan Covid-19.

“Saya minta kepada rekan-rekan untuk betul-betul melaksanakan pengawasan dan penguatan terhadap aturan protokol kesehatan,” ujarnya saat meninjau Pelabuhan Merak bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Menhub Budi Karya Sumadi, Minggu (9/5).

Turut mendampingi Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dan Kepala Jasa Raharja Cabang Banten Dodi Apriansyah.

Pengetatan protokol kesehatan harus dilakukan mulai dari pemeriksaan terhadap surat-surat yang dibawa penumpang, surat-surat yang terkait dengan masyarakat melintas, dan hasil tes swab.

Kapolri meminta seluruh jajaran berperan aktif mengawasi penumpang atau kendaraan yang melintas melalui Pelabuhan Merak.

Hal senada diutarakan Ketua DPR RI Puan Maharani. Politikus PDIP  itu meminta personel gabungan melakukan penyekatan secara berlapis sehingga tidak terjadi penumpukan.

“Sekarang ini alhamdulillah tidak ramai, tidak ada kerumunan namun kita antisipasi sampai H-1  Lebaran sampai malam takbiran itu bukan tidak mungkin ada keinginan masyarakat untuk tetap mencoba keluar dari Banten menuju tujuannya masing-masing,” ujarnya.

Puan meminta seluruh stakeholder yang melakukan penyekatan untuk tetap bersabar dan solid. Ia mengingatkan jangan sampai ada perbedaan implementasi kebijakan di lapangan.

“Unsur petugas atau TNI-Polri menyampaikan Satgas Covid-19 mengatakan tidak boleh mudik tapi nanti Forkopimda atau kepala daerah mengatakan boleh. Ini simpang siur, antara kita yang harus kita jaga sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat yang ada di lapangan,” ujarnya.

Puan mengaku memahami keinginan dari masyarakat untuk tetap melakukan mudik namun masalahnya bukan hanya rindu untuk bertemu keluarga, namun ada hal yang lebih penting yaitu bagaimana saat dan pasca Lebaran  tidak ada peningkatan Covid-19 di Indonesia.

“Virus Covid-19 ini masih ada dan kita tidak tahu kapan akan selesai,” ujarnya. (bam/alt)