Pelayanan Publik di Banten: Tiga Pemda Zona Kuning

0
115

SERANG – Pada 2019, Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap empat kementerian, tiga lembaga, enam pemerintah provinsi, 215 pemerintah kabupaten, dan 36 pemerintah kota.

Di Banten, ada tiga pemerintah kabupaten dan tiga pemerintah kota yang dinilai. Yaitu, Pemkab Tangerang, Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang, Pemkot Serang, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Tangerang Selatan. Hasilnya, tiga daerah masih masuk dalam zona kuning yakni Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang, dan Pemkot Serang. Sedangkan tiga pemerintahan lainnya masuk dalam zona hijau.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan mengatakan, penilaian itu berdasarkan standar pelayanan publik pada setiap OPD di pemda. “Tentu kami berharap seluruh pemerintah daerah untuk segera melengkapi standar pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik,” ujar Dedy, Sabtu (8/2).

Dedy mengatakan, untuk pertama kalinya Pemkab Lebak dilakukan survei oleh Ombudsman RI. Namun, hasilnya sudah di posisi kuning. Itu merupakan awal yang bagus untuk lebih mudah ditingkatkan. “Walaupun sudah lima tahun pelaksanaan survei ini secara nasional, tetapi Kabupaten Lebak baru pertama kali disurvei dan berada di zona kuning. Ini awal yang bagus agar ke depannya meningkat dan berada di zona hijau,” terangnya.

Hasil survei untuk Pemkab Lebak sudah diberikan Jumat (7/2) oleh Dedy didampingi Asisten Ombudsman RI Eni Nuraeni, Adam Sutisnawinata, dan Rizal Nurjaman. Rapor tersebut diterima Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya beserta jajarannya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ombudsman di 2019, Pemkab Lebak mendapatkan nilai 66,20. Itu menandakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Pemkab Lebak masih dikategorikan sedang. Dedy menyampaikan bahwa penilaian kepatuhan itu dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari enam pemerintah yang disurvei tahun lalu, lima hasilnya sudah diserahkan termasuk Pemkab Lebak. “Tinggal Pemkot Serang yang belum,” ujarnya.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyambut baik hasil survei dan berterima kasih kepada Ombudsman RI. Dengan adanya survei itu maka Pemkab Lebak dapat melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan ini.

“Ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan kemudian akan kami jadikan dasar untuk terus berupaya memenuhi setiap komponen standar pelayanan publik,” ujar Iti.

Dihubungi terpisah, Walikota Serang Syafrudin juga mengucapkan terima kasih atas survei yang dilakukan Ombudsman. “Hal ini merupakan koreksi dan evaluasi atas layanan publik yang ada di Kota Serang,” ujarnya.

Kata dia, perbaikan serta arahan dari Ombudsman RI dibutuhkan agar terbangun sinergi dan komunikasi yang baik dalam membangun Kota Serang sehingga pelayanan publik di ibukota Provinsi Banten ini akan lebih baik lagi. (nna/alt/ira)