Bupati Pandeglang Irna Narulita

SERANG  – Progres pembangunan Bandara Banten Selatan di Kecamatan Sobang,  Kabupaten Pandeglang terganjal rekomendasi Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Rekomendasi tersebut diperlukan karena berkaitan dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Provinsi Banten.

“Kami sudah konsultasi dengan bapak Pj Gubernur,  beliau menyampaikan sedang melaksanakan  revisi RTRW,  namun ini perlu ada rekomendasi menteri ATR untuk bagaimana revisi ini segera turun lagi ke provinsi,” ujar Bupati Pandeglang Ina Narulita tadi malam setelah menghadiri acara Seba Baduy di museum nasional Banten,  Sabtu (29/4).
Menurur Ina,  rekomendasi tersebut berdampak seluruh aspek yang diperlukan dalam pembangunan Bandara Bansel.  Selain mempengaruhi perubahan RTRW,  juga mempengaruhi izin Penetapan Lokasi (Penlok) dari Menteri Perhubungan.
Sebelum tahapan pembangunan fisik,  revisi RTRW dan izin Penlok perlu dilakukan mengingat lokasi pembangunan bandara yang digadang-gadang untuk penunjang wisata dan perekonomian di Banten Selatan tersebut berubah.  Awalnya bandara akan di Bangun di Panimbang,  sehingga dalam menyusun RTRW pemerintah menjadikan daerah tersebut lokasi proyej strategis nasional.
Begitu juga dengan izin Penlok yang dikeluarkan Kemenhub.  Namun karena sulitnya lahan,  hingga masa izin Penlok habis progres Bandara Bansel stagnan.
Setelah melalui kajian dan komunikasi pemerintah daerah dan pusat,  Kementrian Kehutanan memberikan izin pembangunan Bandara di lahan milik Perhutani yang berada di Kecamatan Sobang,  tak jauh dari Kecamatan Panimbang.
“Irisannya masih kesitu,  sebab dulu Kecamatan Sobang itu pecahan dari Kecamatan Panimbang,” ujar Irna.
Dengan adanya perubahan lokasi dan habisnya izin Penlok tersebut pemerintah mengurus ulang syarat administratif. Agar lancar,  rekomendasi Kementrian ATR sangat diperlukan.
“Saya izin ke Pak Pj  saya ingin menghadap Menteri ATR agar rekomendasinya segera keluar. Saya berharap itu keluar sebelum ada pembahasan DPR sehingga kami bisa keroyokan,  mana yang jadi kewenangan pemerintah pusat mana yang menjadi kewenangna kami. Bagaimana pun sebagai sohibul bait, pemerintah provinsi sebagai sohibul hajat harus ikut andil,” papar Irna.  (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)