Pembangunan Huntap di Sumur Terancam Bermasalah

0
753 views
Puluhan huntap di Kampung Cikaum, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur mulai dibangun, Minggu (23/8). Namun, hingga saat ini, di lokasi itu masih kekurangan lahan sekira 41.000 meter.

PANDEGLANG – Rencana Pemkab Pandeglang menyelesaikan pembangunan 704 hunian tetap (huntap) di tahun 2020 ini tampaknya tidak akan tercapai, alias terancam bermasalah. Soalnya, hingga saat ini masih ada 41.000 meter atau empat hektare lebih lahan dari 50.000 meter lahan yang dibutuhkan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur belum dibebaskan.

Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Lilis Sulistiyati mengakui masih adanya persoalan lahan untuk huntap itu. Menurut dia, dari 50.000 meter atau lima hektare lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan huntap, baru 9000 meter lahan yang dibebaskan

“Di wilayah Sumur ada beberapa lokasi yang akan dibangun huntap. Yang sudah dibangun itu ada di Kampung Cikaum, Desa Ujung Jaya, Kecamatan sumur sebanyak 10 unit. Sedangkan di Desa Sumber Jaya belum bisa dibangun karena baru 9000 meter lahan yang sudah dibebaskan oleh Provinsi Banten dari 50.000 meter lahan yang dibutuhkan,” katanya, kemarin.

Lilis menerangkan, kewenangan menyediakan dan membebaskan lahan adalah Pemprov Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten. Sedangkan, untuk pengerjaan konstruksi bangunan menjadi kewenangan Pemkab Pandeglang dengan dibiayai oleh APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Untuk pembebasan lahan dan penetapan lokasi dari Provinsi yang membebaskannya, kita hanya menyediakan konstruksi fisiknya. Kekurangan lahan itu juga bukan kewenangan kita, karena kita hanya dalam bidang pembangunan fisiknya saja,” katanya.

Ditanya soal alasan belum dilakukannya pembebasan lahan di wilayah tersebut? Lilis mengaku tidak mengetahuinya, karena di luar kewenangannya. “Ibu enggak bisa jawab kalau kenapa enggak bisa terpenuhi tanahnya. Karena ibu juga kaget, dikira semuanya telah selesai, ternyata baru 9000 meter saja,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat menyarankan Pemkab Pandeglang agar segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait agar persoalan kekurangan lahan untuk pembangunan huntap bagi masyarakat yang menjadi korban tsunami segera diselesaikan. Soalnya, kata dia, para korban tsunami kini sudah sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak itu.

“Tentunya harus segera diselesaikan, jangan biarkan masyarakat yang menjadi korban tsunami terus kesulitan. Segera konsultasikan dengan Pemprov Banten agar persoalan itu segera terselesaikan,” pintanya. (dib/zis)