Pembangunan JLU Terkendala Tanah Wakaf

Nadzir Diminta Segera Urus Sertifikat

CILEGON – Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang akan membuka akses jalan di empat kecamatan, yakni Cibeber, Jombang, Purwakarta, dan Grogol hingga kini masih mengalami kendala. Setidaknya ada lima lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sehingga pembebasannya belum bisa dilakukan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Kota Cilegon Bayu Panatagama mengatakan, dari sekira 32 hektare lahan yang akan dibebaskan, ada sekitar 5.000 tanah wakaf di dalamnya. “Lahan wakaf ini terdiri atas kuburan umum milik masyarakat dan sekolah,” kata Bayu kepada Radar Banten, Rabu (7/2).

Ia mengatakan, status tanah wakaf dengan tanah milik warga memang berbeda. Tanah wakaf harus ada pihak yang mengelola yang disebut dengan kenadziran. “Alhamdulillah, kita sudah berkumpul dengan kenadziran lahan wakaf yang ada di lahan yang akan dibangun JLU tersebut. Hasilnya, kenadziran harus mengurus sertifikasi lahan wakafnya,” jelas Bayu.

Bayu menuturkan, lahan wakaf ketika terdampak pembangunan program pemerintah harus diganti. Namun, penggantiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan harus dicari lokasi di tempat lain. “Untuk relokasinya, belum dibahas. Ini lantaran lahan wakaf tersebut masih belum bersertifikat,” ungkap Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kota Cilegon.

Untuk mendapat pergantian lahan, para nadzir selaku pengelola lahan wakaf diminta segera mengurus sertifikatnya. “Nah, untuk hal ini harus mendapatkan rekomendasi dari Kemenag (Kementerian Agama) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia),” ujar Bayu.

Jika sudah mendapatkan sertifikasi dari BWI, lahan wakaf yang akan diganti oleh Pemkot sebagai dampak pembangunan JLU akan segera dilakukan. “Sampai sekarang sih belum ditentukan akan direlokasi ke mana saja lahan wakaf tersebut. Tapi, yang jelas semuanya sedang diproses dan dijamin tidak mengganggu tahapan pembebasan lahan JLU,” imbuh Bayu.

Bayu berharap, para nadzir yang mengelola lahan wakaf tersebut bisa segera mengurus untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Kemenag dan bisa langsung mendapatkan sertifikat dari BWI. “Ya, harus secepatnya. Tapi, hal itu dijamin tidak akan menganggu proses atau jadwal pengurusan JLU,” harap Bayu.

Dikonfirmasi Kasubag Umum Kantor Kemenag Cilegon Muhiyi membenarkan, lahan wakaf harus disertifikasi jika ingin bisa mendapatkan gantinya dari pemerintah daerah. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. “Jadi, harus disertifikasi terlebih dahulu,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUTR Ridwan menyatakan, luas lahan wakaf yang terkena dampak pembangunan JLU sekira 5.000 meter. “Tidak banyak sih, tapi lahan wakaf itu digunakan untuk permakaman umum, musala, dan PAUD  (pendidikan anak usia dini),” kata Ridwan usai kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2019 di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kemarin.

Jka para nadzir pengelola lahan wakaf tersebut ingin agar mendapatkan gantinya, Ridwan menjelaskan, lahan wakafnya harus disertifikasi dulu oleh BWI. “Pengurusannya tidak akan lama serta tidak menghambat pembangunan JLU,” jelasnya.

Terkait pembebasan lahan atau pembayaran seluruh lahan yang akan dibangun JLU, Ridwan mengatakan bahwa hal itu akan dilakukan pada Mei tahun ini. “Semua dibayarkan pada bulan Mei nanti. Cuma untuk lahan wakaf ini kan harus dicari lahan gantinya,” ujar Ridwan.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas PUTR Retno DK Wardhani menyebutkan, lahan wakaf tersebut tersebar di empat kelurahan. Yaitu Kelurahan Panggungrawi dan Kelurahan Gedong Dalem (Kecamatan Jombang), Kelurahan Purwakarta (Kecamatan Purwakarta), dan di Kelurahan Grogol (Kecamatan Grogol). “Hal ini tidak berdampak besar terhadap rencana pembangunan JLU. Kan tinggal diurus saja prosedurnya,” tandasnya. (Umam/RBG)