Pemberian THR Tukin Terkendala Perda

Gubernur Usulkan Pergub ke Kemendagri

Ilustrasi (JPNN).

SERANG – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sudah diterima pemerintah daerah. Namun, dalam pasal 10 ayat (2) PP itu disebutkan teknis pemberian THR yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan daerah (perda).

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Dwi Sahara mengatakan, Gubernur Wahidin Halim mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusulkan agar pembuatan perda itu diganti dengan peraturan gubernur (Pergub). “Karena kalau melalui perda kan prosesnya lama. Sedangkan Lebaran tinggal beberapa minggu lagi. Yang namanya THR pasti sebelum Lebaran,” ujar Dwi melalui telepon seluler, Minggu (12/5).

Kata dia, surat usulan itu sudah ditandatangani Gubernur akhir pekan lalu. Rencananya hari ini surat itu akan dikirimkan ke Kemendagri agar segera mendapatkan jawaban. Dwi mengatakan, anggaran untuk tunjangan kinerja (tukin) sudah tersedia. “Tapi secara teknis belum pembahasan apakah akan dibayarkan penuh atau tidak,” tuturnya.

Ia mengaku akan melakukan pembahasan lanjutan apabila surat dari Kemendagri sudah dibalas. Namun, terkait gaji ke 14, anggaran sebesar Rp43,11 miliar sudah dialokasikan pemerintah pusat bagi 9.893 pegawai Pemprov Banten, termasuk guru. Namun, para calon ASN yang beberapa waktu lalu baru mulai bekerja di Pemprov belum termasuk di dalamnya. Gaji itu akan dibayarkan pada 24 Mei mendatang.

Plt Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, anggaran untuk tukin ke-13 sudah ada. “Jadi kalau ketentuannya nanti sudah ada, kami tinggal bayarkan karena anggarannya sudah ada,” terang Ino. (nna/alt/ags)