Pemda Harus Awasi Keberadaan TKA di Banten

Ilustrasi

SERANG – Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Banten. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Banten, jumlah TKA yang masuk ke Banten sejak 2015 sudah mencapai 35 ribu orang.

Menurut Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, secara statistik jumlah TKA pada 2015 sekira 10 ribu orang. Kemudian pada 2016, masuk izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) sebanyak 25 ribu orang. “Total existing ada 35 ribu TKA di Banten saat ini, tersebar di kabupaten kota,” kata Fitron dalam press release yang diterima Radar Banten, kemarin.

Sementara itu, lanjutnya, tenaga kerja domestik saat ini mencapai 1,2 juta orang. “Kita buat statistik 1,2 juta berbanding 35 ribu. Itu artinya satu pekerja asing berbanding dengan 37 orang tenaga kerja domestik. Ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai TKA yang paling mendominasi,” ungkapnya.

Saat ini, IMTA berada di pemerintah pusat, sementara izin perpanjangan dan pengawasan TKA berada di Disnakertrans Banten. “Pengawas tenaga kerja asing jadi kewenangan provinsi, harus melakukan verifikasi, akurasi antara profesi saat mengajukan izin, dengan pekerjaan TKA yang benar-benar dilakukan di Banten,” ujarnya.

Fitron menjelaskan, berdasarkan peraturan, pekerjaan TKA di Indonesia hanya untuk posisi manajerial, profesi manufaktur, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, rohaniwan, chef atau juru masak, dan jasa impresariat. “Kita cek benarkah profesi mereka benar sesuai aturan. Banyak izin jadi chef, tetapi jadi pekerja kasar,” ujarnya.

Selain itu, kata Fitron, TKA harus juga dipastikan, tidak melebihi batas kewajaran. Hal itu menjadi tugas pemerintah daerah agar tegas menyisir TKA yang menyalahi aturan. “Harus menjamin pula, lapangan kerja terbuka untuk angkatan kerja di Banten, dan itu benar-benar besar,” ujarnya.

Terkait job fair yang digelar Disnakertrans Banten, Fitron meminta agar mampu memberikan lapangan kerja yang memadai bagi tenaga kerja domestik. “Jika tidak, butuh terobosan agar tenaga kerja domestik tidak kalah bersaing dengan TKA. Paling penting, jangan sampai TKA yang masuk ke Banten menyalahi aturan,” ujarnya.

Terkait pengawasan TKA di Banten yang dalam dua tahun terakhir terus bertambah, Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Disnaker kabupaten kota dan akan terus meningkatkan pengawasan melalui tim gabungan provinsi dan kabupaten kota. “Intinya, Banten tidak anti tenaga kerja asing, tapi akan bersikap tegas pada tenaga kerja asing yang ilegal,” katanya.

Alhamidi menambahkan, saat dilantik menjadi Kepala Disnakertrans Banten September lalu, dirinya diminta Gubernur Banten untuk memprioritaskan soal keberadaan TKA di Banten.‎ “Kami sudah mengkajinya, saat ini dalam proses tindak lanjut sejumlah kasus. Tidak boleh lagi ada TKA ilegal masuk dan bekerja di Banten,” tegasnya. (*/Deni S/Radar Banten)