Pemdes Lemo Mematangkan Unit Usaha BUMDes

Kades Lemo Arban (empat kiri) berbincang dengan warga di rumahnya, Selasa (26/3).

TANGERANG – Pemerintah Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, tengah mematangkan program unit usaha badan usaha milik desa (BUMDes). Saat ini, struktur kepengurusan BUMDes itu lagi disusun.

”Struktur kepengurusannya sedang disusun. Untuk unit usahanya, kami ingin membangun pasar desa, internet desa, simpan pinjam, dan lainnya,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Lemo Saprudin saat ditemui Tim Saba Desa Radar Banten di ruang kerjanya, Kantor Desa Lemo, Jalan Desa Lemo Km2,5, Selasa (26/3).

Saprudin menerangkan, bahwa jika kepengurusan BUMDes sudah terbentuk, pengurusnya akan mulai mencari lahan bakal pasar desa. ”Soal luas lahan yang akan digunakan, kami juga masih menghitungnya. Yang jelas, saat ini, masih fokus mencari orang-orang yang tepat dan bertanggung jawab untuk mengelola BUMDes,” tegas lelaki yang akrab dipanggil Dede itu.

Saprudin

Untuk menjalankan program kerja BUMDes, Pemerintah Desa Lemo disebutkan telah mengalokasikan anggarannya. Sumbernya dari Dana Desa. Perkiraan Saprudin, mencapai Rp100 juta.

”Meski belum terbentuk kepengurusannya (BUMDes-red), tetapi akan banyak anak muda yang dilibatkan. Sehingga, menjadi salah satu wadah pemberdayaan anak muda juga,” tuturnya.

 Dengan melibatkan pemuda, menurut Saprudin, juga karena Pemerintah Desa Lemo ingin menjalankan kembali program pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, tahun 2018, sudah ada program pemberdayaan pemuda.  Yakni, pelatihan las.

”(Pelatihan las-red) sempat berjalan. Diikuti satu kelompok, sekitar enam orang. Pelatihannya seminggu dan hasilnya membuat tenda yang saat ini digunakan untuk kegiatan desa. Ke depan, akan dicari pelatihan lain, misalnya sablon. Mudah-mudahan bisa mendorong pemuda untuk usaha sendiri,” papar pria berkacamata itu.

 Sementara, Kepala Desa Lemo Arban berharap, rencana pembangunan di desanya pada tahun ini bisa terealisasi dan bermanfaat untuk masyarakat. ”Karena tugas utama pemerintah desa adalah melayani masyarakat. Tidak hanya dengan pelayanan administratif kependudukan, tetapi juga dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan BUMDes. Agar anggaran desa yang ada juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya. (pem/rb/sub)