Pemerintah Akan Ubah Gojek dan Grab Jadi Perusahaan Transportasi

Ilustrasi.

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sedianya dalam revisi kali ini pemerintah akan mengatur aplikator penyedia transportasi online, seperti GoJek dan Grab, menjadi perusahaan jasa transportasi.

Selain itu, Budi juga mengatakan dengan berubahnya status aplikator sebagai perusahaan jasa transportasi, maka hubungan antara driver dan aplikator pun bukan lagi sebagai mitra melainkan hubungan antara perusahaan dan karyawan.

“Kami meminta aplikator menjadi perusahaan transportasi dan mengharapkan para driver langsung berhubungan dengan perusahaan-perusahaan tersebut,” kata Budi Karya sebagaimana dilansir JawaPos.com, Senin (2/4).

Budi mengatakan, direvisinya beleid tersebut untuk kepentingan masyarakat serta menumbuhkan keadilan antara pengemudi dan juga perusahaan aplikator. Di samping itu, pasal-pasal yang berkenaan dengan keselamatan tidak akan diubah.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo justru menyayangkan. Dia menilai rencana yang dilakukan Menhub Budi sudah terlambat. Ibaratnya, sudah kadung rusak barulah pemerintah ingin memperbaiki. “Kalau aplikator sudah bawa penumpang namanya ya perusahaan transportasi. Di seluruh dunia begitu. Kenapa di sini tidak mau begitu (dari dulu),” kata Agus kepada JawaPos.com di Jakarta, Senin (2/4).

Dia menerangkan, sebetulnya dari dulu pemerintah belum dapat mengatur terkait aplikasi berbasis aplikasi. Hal ini lantaran pemerintah belum merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dalam payung hukum UU LLAJ belum diatur mengenai transportasi berbasis aplikasi. Sehingga keberadaan ojek online saat ini sejatinya masih ilegal.

“Ngapain nunggu tiga sampai empat tahun untuk menjadikan dia perusahaan jasa transportasi. Pemerintahnya saja yang takut. Jadi (selama ini) negara tidak ada,” jelasnya.

Jika memang pemerintah memilih untuk mengatur, maka yang harus dilakukan adalah merevisi UU LLAJ. Undang-undang inilah yang nantinya akan menjadi payung hukum atau peraturan induk transportasi online.

“Kalau mau cepat cuma 1 pasal yang daring (dalam jaringan/online) saja. Kalau mau lama dan gaduh, ya banyak (yang harus direvisi),” ungkapnya.

Apabila pemerintah ingin mengatur sebagaimana rencana yang dikatakan Menhub Budi, silakan saja. Dia meminta pemerintah untuk tegas dalam mengerjakan fungsi negara.
“Kerjakan saja fungsi negara, kalau mereka tidak mau diatur ya dilarang. Gitu aja,” tutupnya. (ce1/uji/JPC/JPG)