Pemilu 2019 Dianggap Terberat, PDIP Targetkan Kemenangan di Pilkada 2020

0
251 views
Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi (kiri), Dewan Redaksi Radar Banten Ahmad Lutfi (tengah), dan akademisi STISIP Setia Budi Dr Harits Hijrah Wicaksana saat berbincang dalam program Perspektif Banten, di Studio 1 Banten Raya TV, Gedung Graha Pena, Radar Banten, Jumat (26/7). Foto Fauzan Dardiri/Radar Banten

SERANG – Tahun 2019 menjadi pemilu terberat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Banten. Ini lantaran, serangan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) berbasis hoax. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya raihan kursi di DPRD Provinsi dan kabupaten kota.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten Ade Sumardi, pada program Perspektif Banten di Studio 1 Banten Raya TV, Gedung Graha Pena, Radar Banten, Jumat (26/7). Acara yang dipandu Dewan Redaksi Radar Banten Ahmad Lutfi itu menghadirkan pembicara Ade Sumardi dan akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana.

Berdasarkan hasil Pemilu 2014, PDIP meraih 15 kursi dari perolehan 16,8 persen melewati raihan suara Partai Golkar dan Gerindra mampu menempatkan kadernya di posisi ketua DPRD. Sayangnya, di Pemilu 2019 mengalami penurunan dua kursi menjadi 13 kursi dari perolehan 14,84 persen suara di bawah Partai Gerindra.

Dalam pemaparannya, Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi mengatakan, Pemilu 2019 dengan skema serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan legislatif menjadi pemilu paling berat. “Iya memang pemilu berat. Kita harus terus bergerak dari hari ke hari meyakinkan masyarakat agar tidak percaya dengan isu-isu hoax,” ujarnya.

Wakil Bupati Lebak itu menjelaskan, dirinya harus terus-menerus berinteraksi dengan berbagai tokoh untuk meyakinkan terkait informasi mengarah ke fitnah tidak benar. Hasilnya pun, perolehan suara di pilpres mengalami kekalahan. Termasuk, perolehan suara di DPRD Provinsi Banten. “Kalau di DPR RI kita menang. Lima kursi untuk ke senayan, tapi kan itu di daerah pemilihnya melek informasi (dapil Tangerang Raya-red),” terangnya.

Terkait dengan keluarnya keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang menetapkan dirinya untuk memimpin PDIP Banten periode 2019-2024, Ade mengaku sebagai kader dirinya harus menjalankan amanah. Bermula dari aspirasi yang dijaring DPP dari semua kader dan pengurus. “Ini mutlak perintah ketua umum DPP PDIP ibu Megawati Soekarnoputri. Namanya kader PDIP harus siap di tempatkan di posisi mana saja,” terangnya.

Ade mengaku, setelah kongres DPP PDIP melakukan evaluasi internal. Evaluasi dilakukan berdasarkan isu-isu strategis tiap daerah. Termasuk di dalamnya mempersiapkan agenda pilkada serentak 2020. “Tugas kami mengevaluasi. Insya Allah yakin. Pemilu 2019 jadi pengalaman. Targetnya memenangkan semua event politik termasuk Pilkada. Tujuannya kesejahteraan rakyat,” katanya.

“Karena memosisikan kader di eksekutif dan legislatif bagian dari melaksanakan tujuan partai. Tentu, kita membuka diri, bagi siapa pun yang akan maju di pilkada,” tambahnya.

Akademisi STISIP Setia Budi Harits Hijrah Wicaksana menuturkan, demokrasi Indonesia akan dewasa jika sudah melalui lima tahapan pemilu langsung. Ia optimistis dalam kurun waktu 10 tahun mendatang kondisi demokrasi akan membaik. “Harus diakui memang jika isu SARA kemarin sangat berdampak pada raihan suara PDIP di pemilu, khususnya di Banten,” katanya.

Menurut pria yang akrab disapa Harits, munculnya Ade Sumardi menjadi pimpinan partai di Banten membuat angin segar bagi perpolitikan di Banten. Alasannya, karena sebelumnya Bupati Iti Octavia Jayabaya yang tak lain rekan kerja Ade menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Banten. “Ini fenomena menarik, karena peta politik (partai besar-red) berada di Banten bagian selatan,” terangnya.

Ia pun berharap, dalam konteks politik tidak hanya perebutan kekuasaan, tapi bagaimana distribusi kekuasaan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat bisa menerima dampak dari pembangunan. (fdr/air/ags)