Pemkab Pandeglang Tetapkan Darurat Bencana

Bupati Irna Narulita (kiri) didampingi Sekda Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin (kanan) memberikan arahan kepada para kepala OPD di acara rakor di aula Setda Kabupaten Pandeglang, Senin (5/8). Adib Radar Banten

PANDEGLANG – Bupati Irna Narulita meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus memberikan pemahamanan penanganan bencana kepada masyarakat.

Kata dia, tindakan itu penting dilakukan, karena Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah rawan bencana alam.

Menurut Irna, pemberian pemahaman penanganan bencana tersebut harus dilakukan dengan optimal agar masyarakat mengerti tentang penanganan bencana, sehingga warga mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat bencana alam terjadi.

“Makanya berikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat bencana terjadi. Kita harus bekerja simultan (serentak-red) agar kesiapsiagaan dapat terus ditingkatkan, dan para camat juga harus melakukan sosialisasi mitigasi bencana kepada setiap warganya,” katanya di acara rapat koordinasi (rakor) OPD di aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, Senin (5/8).

Irna meminta kepada instansi terkait agar bergerak cepat dalam menangani persoalan bencana di Pandeglang, sehingga masyarakat merasa tenang. Oleh karena itu, lanjutnya, semua fasilitas penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang harus bisa dipergunakan sebaik mungkin.

“Shelter tsunami harus diberdayakan, masyarakat saat ini masih belum familiar dengah shelter tsunami. Pasang baliho besar agar masyarakat tahu, agar tempat tersebut bisa dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana,” katanya

Irna mengaku, Pemkab telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan terhitung sejak 3 sampai 16 Agustus 2019.

Keputusan itu, lanjutnya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 360/Kep.310-Huk 2019 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2019.

Menurut Irna, tujuan penerbitan keputusan itu agar penanganan pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pandeglang dapat dilakukan dengan cepat dan optimal, karena banyak warga Pandeglang yang menjadi korban dan membutuhkan bantuan. “SK tanggap darurat itu untuk mengakomodir bantuan korban bencana, karena memang penanganannya membutuhkan tenaga dan biaya ekstra,” katanya.

Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Deni Kurnia mengaku akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penanganan bencana sebagai bentuk antisipasi banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan. “Kita secara rutin terus memberikan informasi dan sosialisasi bencana kepada masyarakat. Bahkan, kita ajarkan pemahaman itu kepada anak-anak, bukan hanya kepada orang dewasa,” katanya. (dib/zis)