Pemkab Serang Bakal Tambah Anggaran PBI BPJS

SERANG – Pemkab Serang berencana akan menambah anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Itu seiring dengan kebijakan kenaikan BPJS dari pemerintah pusat.

Wakil Bupati Pandji Tirtayasa mengatakan, anggaran PBI akan mengikuti besaran iuran yang ditetapkan oleh BPJS. Oleh karena itu, pihaknya berencana akan menambah anggaran PBI disesuaikan dengan kenaikan BPJS. “Kita akan mengikuti angka minimum iuran BPJS,” katanya ditemui di halaman Pemkab Serang, Selasa (12/11).

Selain itu, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan validasi data penerima PBI BPJS dari APBD Kabupaten Serang. Menurutnya, seharusnya PBI dari ABPN dan APBD Provinsi Banten sudah bisa meng-cover seluruh bantuan itu. “Tapi nyatanya kita tetap harus mengeluarkan PBI dari APBD Kabupaten Serang,” ujarnya.

Pandji mengatakan, saat ini data PBI BPJS masih simpang siur. Ia juga menyebutkan, banyak penerima yang tidak tepat sasaran. “Artinya, kita inginkan penerima PBI ini benar-benar yang berhak, jangan sampai tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Pandji mengatakan, validasi data itu akan menghasilkan angka yang akurat penerima PBI BPJS. Kemudian, pihaknya akan mengeluarkan anggaran untuk data penerima setelah dilakukan validasi. “Berapa penerima PBI yang akurat, kita sesuaikan berapa anggaran yang harus kita keluarkan,” katanya.

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Wahyu Suwardi mengatakan, rencana penambahan anggaran itu masih dilakukan pembahasan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang. “Sekarang lagi dibahas di Bappeda apakah akan ada penambahan anggaran atau seperti apa saya belum tahu,” katanya kepada wartawan, Kemarin (12/11).

Wahyu mengatakan, tahun ini Pemkab menganggarkan Rp11,5 miliar untuk 58 ribu peserta PBI BPJS dari APBD Kabupaten Serang. Sementara pada APBD 2020 untuk anggaran PBI hanya sekira Rp4,5 miliar. “APBD 2020 dilihat dari rencananya semestinya bertambah dari KUA PPAS kemarin kami hanya mendapat Rp4,5 miliar. Tapi tidak tahu nanti kan saat ini sedang dibahas di TPAD,” ujarnya. (jek/zee/ags)