Pemkab Serang Keberatan Dimintai Retribusi Sampah Rp39 Juta/Bulan oleh Pemkot

Pemkot Minta Pemkab Serang Bayar Retribusi Sampah Rp 39 Juta per Bulan

SERANG – Pemkot Serang meminta Pemkab Serang membayar retribusi sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Cilowong, Kota Serang, sebesar Rp 39 juta per bulan. Permintaan itu disampaikan Pemkot melalui surat ke Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan (DTRBP) Kabupaten Serang, Juni lalu. Surat itu ditembuskan ke Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman.

Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan DTRBP Kabupaten Serang Asep Herdiana mengaku keberatan dengan permintaan Pemkot itu, karena retribusi sampah yang bisa dipungut olehnya hanya Rp 12,5 juta per bulan. Pemkot meminta retribusi itu dengan perhitungan jumlah sampah yang dibuang Pemkab ke TPST Cilowong 3.900 meter kubik dengan tarif Rp10 ribu per meter kubik. “Kami belum jawab surat itu, minta arahan ke Pak Sekda dan Bu Wakil Bupati,” katanya saat Rapat Evaluasi Realiasi Pendapatan di Aula KH Syam’un Pemkab Serang, Rabu (16/7/2014).

Menurut Asep, sebenarnya jumlah sampah yang dibuang olehnya ke TPST Cilowong itu tak sampai 3.900 meter kubik per bulan. Jumlah itu ditambah sampah-sampah liar di pinggir jalan yang tidak dikenakan retribusi. Karena jumlah sampah yang dihasilkannya hanya sekitar 124 meter kubik per hari. “Dulu pernah komunikasi dengan pihak kota, karena di kota sudah ada perda-nya, sekarang baru tertulisnya, dulu pembicaraan saja,” katanya.

Asep mengatakan, di Kabupaten Serang sampah terbanyak dihasilkan oleh UPTD Persampahan Serang Timur yang meliputi Kecamatan Kragilan, Kibin, dan Cikande. Lantas UPTD Persampahan Serang Tengah yang meliputi Kecamatan Ciruas, Tirtayasa, Petir, dan Baros serta UPTD Persampahan Serang Barat yang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Waringinkurung, dan Anyar. “Kami baru melayani daerah yang perkotaan saja. Belum semua kecamatan terlayani, karena keterbatasan mobil pengangkut sampah, hanya 21 unit padahal total kecamatan di Kabupaten Serang 29,” katanya.

Selain itu personel pengangkut sampah pun terbatas, hanya ada 148
orang. “Minimal harusnya satu angkutan sampah 10 orang, ini hanya lima orang satu angkutan,” katanya seraya mengatakan, retribusi sampah di Kabupaten Serang juga masih kecil ada yang Rp 1.000 per bulan, ada juga yang Rp 5 ribu per bulan.

Sekda Kabupaten Serang Lalu Atharussalam Rais mengatakan, jika Pemkot benar meminta retribusi sampah ke Pemkab Rp 39 juta per bulan berarti Pemkab kekurangan Rp 27 juta per bulan. Lalu meminta kepada DTRBP untuk melobi Pemkot agar besar retribusi itu bisa dikurangi maksimal Rp 12 juta.
“Perlu lakukan pendekatan dengan kota, karena jangan lupa TPST
Cilowong itu dulu kami yang membebaskan tahun 1995. Terus juga kalau TPST Cilowong itu penuh kota juga nanti bisa sharing buang sampahnya ke kami,” ujarnya.

Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta kepada DTRBP untuk tidak menyerah dalam menggali potensi retribusi sampah di Kabupaten Serang. Seperti, di Serang Timur itu perusahaan-perusahaan di sana pasti membuang sampah sehingga bisa dimintai retibusinya. Karena itu perlu dibuatkan regulasi untuk membuat tempat penampungan sementara (TPS). Dari situ nanti jelas retribusi yang bisa dibebankan ke perusahaan. Sedangkan untuk sampah dari daerah semi perkotaan DTRBP bisa bekerja sama dengan lembaga setempat agar pengelolaannya jelas. (SUTANTO)