Pemkab Serang Kekurangan 19.500 Pegawai ASN

Suasana pengambilan sumpah ASN yang dipimpin Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah pada acara pelantikan virtual di Pendopo Bupati Serang, Rabu (8/7).

SERANG – Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang belum sesuai kebutuhan. Terutama tenaga bidang kesehatan dan pendidikan. Jika dikalkulasi sesuai kebutuhan di Pemkab Serang, kekurangan pegawai mencapai 19.500 orang.

Hal itu terungkap usai acara pengambilan sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Serang di Pendopo Bupati Serang, Selasa (8/7). Pelantikan dilakukan secara virtual. Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melantik tiga orang secara tatap muka di Pendopo. Pelantikan ASN lainnya dilakukan secara virtual. Pelantikan juga disaksikan Wakil Bupati Pandji Tirtayasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, dan sejumlah pejabat Pemkab Serang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Muhammad Ishak Abdurrauf mengakui, kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemkab Serang belum terpenuhi. Berdasarkan perhitungan rasio jumlah penduduk, kata Ishak, kebutuhan pegawai ASN minimal tiga persen dari jumlah penduduk 1,5 juta di Kabupaten Serang. “Sekarang kita baru terpenuhi 1,7 persen. Berarti masih butuh 1,3 persen dari jumlah penduduk kita,” ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan Radar Banten, 1,3 persen dari 1,5 juta penduduk sama dengan 19.500. Artinya, Pemkab Serang kekurangan 19.500 pegawai ASN. “Paling banyak di sektor pendidikan dan kesehatan (yang kekurangan-red),” katanya.

Terkait wacana moratorium penerimaan Calon ASN selama dua tahun, lanjut Ishak, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Menurutnya, wacana moratorium akan memberatkan pemerintah daerah. “Kita setiap tahunnya banyak yang memasuki masa pensiun, sekitar 300 sampai 500 pegawai,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan, sebanyak 369 ASN baru yang dilantik merupakan hasil seleksi Calon ASN tahun 2018-2019. Terdiri atas 47 ASN golongan II dan 322 ASN golongan III. Di dalamnya ada formasi bidang pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan 19 orang golongan II, dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 10 orang golongan III. Para ASN baru itu pun, diminta Tatu, dapat menjalankan tugasnya sesuai standar operasional prosedur (SOP). “Sebelumnya mereka (ASN baru-red) juga sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan,” terang ibu tiga anak itu. (jek/zai)