Pemkab Serang Wacanakan Perda Larangan Nikah Dini

SERANG – Pemkab Serang mewacanakan pembuatan peraturan daerah (perda) larangan menikah pada usia dini. Hal itu menyusul masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Serang yang mencapai 60 persen.

Saat ini, Pemkab sudah menandatangani deklarasi pengurangan pernikahan usia dini pada acara puncak Hari Anak Nasional (HAN) di Sangkareang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (23/7) lalu.

Wakil Bupati Pandji Tirtayasa mengaku, akan membuat kebijakan kepada pemerintah kecamatan dan SKPD untuk tidak merekomendasikan anak-anak yang belum saatnya berumah tangga melaksanakan pernikahan. “Kita tidak ingin anak-anak yang belum saatnya menikah jadi korban karena dipaksa berumah tangga,” kata Pandji saat membuka peringatan HAN tingkat Kabupaten Serang yang diikuti ratusan siswa SMA dari Forum Anak Se-Kabupaten Serang di Rumah Makan Tembong, Kota Serang, Selasa (2/8).

Pernikahan dini, dinilai Pandji, menghasilkan keturunan tidak berkualitas. Menurut Pandji, masih banyak warga yang menikah usia dini karena faktor tradisi selain sebagian dipaksa oleh situasi.

Lantaran itu, lanjutnya, sebagai penguatan pencegahan pernikahan dini, Pemkab mewacanakan penyusunan perda atau peraturan bupati (perbup) larangan pernikahan di usia dini, meski harus menabrak undang-undang perkawinan. Pada undang-undang perkawinan, pernikahan diperbolehkan ketika menginjak usia 16 tahun, sementara pada undang-undang perlindungan anak disebut usia dewasa memasuki 18 tahun. “Ke depan, kita akan adakan pertemuan bagaimana solusinya. Apalagi, kemarin saya menandatangani deklarasi bahwa kita akan merekomendasikan anak agar tidak dipaksa kawin sebelum masuk masa usia dewasa,” tegasnya.

Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang Oyon Suryono menyatakan, untuk pencegahan pernikahan usia dini, sudah membentuk forum anak dari tingkat kabupaten sampai kecamatan. Pada forum tersebut, anak diasah untuk mengaplikasikan keterampilan dan menyosialisasikan dampak negatif dari pernikahan dini, pengaruh narkoba, dan kekerasan seksual terhadap anak. “Kita cegah dengan membentuk wadah anak, agar mereka paham dan tidak melakukan hal yang negatif. Sampai akhir 2021 kita targetkan forum anak terbentuk sampai tingkat desa,” kata Oyon. (Nizar/Radar Banten)