Unjuk rasa pegawai honorer di Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka menuntut diangkat jadi PNS. Foto: JPNN

TANGERANG – Untuk pertama kalinya, Pemkab Tangerang memberikan insentif dari APBD kepada 8.662 guru honorer SD dan SMP. Besarannya yakni Rp845 ribu untuk guru honorer SMP dan Rp825 ribu untuk guru honorer SD. Anggaran ini berlaku mulai bulan ini. Sebelumnya, insentif honorer hanya berasal dari anggaran BOS sekolah.

Kabid Mutasi dan Rotasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Suparta mengatakan, besaran ini berlaku rata tidak melihat strata pendidikan dan masa kerja. Pencairannya dilakukan tiga bulan sekali lewat Bank BJB ke masing-masing rekening guru honorer. ”Saat ini masih kita berlakukan flat saja, artinya merata. Jika pada tahun ke depan, maka akan berlaku sesuai dengan masa kerja dan lulusan pendidikan,” katanya kepada Radar Banten, Jumat (11/5).

Ia mengaku, hal ini ditempuh karena Pemkab Tangerang tak mampu memenuhi standar gaji sesuai dengan upah minimum kerja (UMK). Alasannya klasik, keuangan daerah yang masih terbatas. ”Ya kalau bicara layak atau tidak, tentu saya bingung harus menjawab, mau saya kalo ada uangnya, setiap guru honorer digaji Rp10 juta. Cuma karena tidak ada maka diharapkan bersabar dahulu,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, Dindik juga telah membuat surat tugas persyaratan pencairan 15 persen dana BOS dapat diberikan kepada guru honorer di ruang lingkup Pemkab Tangerang. ”Draf rancangan surat tugas Bupati sudah hampir rampung dibuat, namun surat tugas tersebut dilimpahkan atas nama dan tanda tangan Kepala dinas pendidikan. Sebagian besar sudah, ada sekira 400-an yang
masih dalam tahap proses,” imbuhnya.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Adityawijaya menjelaskan, bahwa gaji sebesar itu tentu saja tidak mencukupi. Meski demikian, ia berharapa agar guru honorer bisa bersabar. ”Bersabar dahulu, ada pendapatan juga kan dari kebijakan kepala sekolah masing-masing. Artinya ada tambahan pendapatan bagi guru honorer,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Tangerang dinilai kurang memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru honorer. Pasalnya, sampai saat ini sekitar 12 ribu guru honorer di wilayah itu belum mendapat upah layak. Bahkan upah yang diterima pahlawan tanpa tanda jasa ini jauh dari standar upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang, Kosrudin
mengatakan, saat ini upah yang diterima ribuan guru honorer masih tertinggal jauh dengan upah yang diterima buruh pabrik. Sehingga pemenuhan kebutuhan layak hidup (KLH) bagi para guru honorer ini tidak dapat dinikmati.

Kejadian ini kata dia, sudah terjadi di seluruh Kabupaten Tangerang sejak 2015. ”Upah yang diterima hanya ratusan ribu. Dapat dikatakan kehidupan mereka ini sangat memprihatinkan. Sampai sekarang perhatian Pemkab Tangerang kepada mereka tidak ada sama sekali. Lebih layak hidup sebagai buruh dari pada guru honorer, dan kerja mereka pun cukup sulit,” kata Kosrudin, dikutip dari Indopos, Kamis (10/5).

Dijelaskan Kosrudin, upah yang diterima guru honorer SD dan SMP, baik negeri dan swasta hanya sebesar Rp822 ribu/bulan. Sedangkan untuk guru honorer tingkat SMA/SMK hanya Rp840 ribu/bulan. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga pendidik ini hanya mampu makan satu kali sehari saja bersama keluarga mereka.

”Dapat dibayangkan dengan gaji Rp822 ribu bisa hidup atau tidak, sementara mereka punya anak dan istri. Mereka ini bersyukur saja walapun harus makan satu kali sehari. Memang sangat mengenaskan kalau jadi guru honorer di daerah ini, tidak pernah diperhatikan oleh pemkab,” paparnya.(mg-07/gar/sub/RBG)