Pemkab Tangerang Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar (kanan) menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Banten, Rabu (24/6).

TANGERANG – Untuk ke-12 kali secara berturut-turut, Pemkab Tangerang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Predikat WTP ini diterima langsung oleh Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar di Kantor BPK RI Provinsi Banten, Rabu (24/6).

Bupati Zaki Hadir didampingi Sekda Moch Maesyal Rasyid, Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesra Hery Heryanto, Asisten Daerah Administrasi Umum H. Yani Sutisna, Inspektur Uyung Mulyadi, Kepala Bapenda Soma Atmaja, Kepala Bappeda Taufik Emil, Kadis Kominfo Tini Wartini, dan Kepala BPKAD M. Hidayat.

Bupati Zaki memberikan apresiasi kepada Sekda dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja dengan baik dalam mengelola APBD dan juga aset daerah. “Tentu saja raihan WTP ke-12 kali berturut-turut ini sebetulnya bukan tujuan akhir, tapi ini menjadi salah satu kendaraan kita untuk melakukan berbagai macam pengawasan kontrol, evaluasi dan juga koordinasi terhadap pemanfaatan laporan keuangan yang dikonsolidasikan,” katanya seperti rilis yang diterima Radar Banten, Rabu (24/6).

Menurutnya, terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD di tengah pandemi Covid-19 ini Pemkab Tangerang memohon kepada BPK untuk ikut juga nanti di semester kedua mengawasi dan monitor pelaksanaan anggaran yang saat ini sedang dilaksanakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Sebab saat ini banyak refocusing dan realokasi dari APBD Kabupaten Tangerang.

“Kami membutuhkan banyak bimbingan saran dan masukan dari BPK terkait penggunaan anggaran terutama dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang, karena kami menginginkan transparansi dan akuntabel dalam penganggaran,” ucapnya.

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar (kanan) saat menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten di aula BPK Perwakilan Banten, Rabu (24/6).

Hal senada dikatakan oleh Sekda Moch. Maesyal Rasyid. Kata dia, dalam predikat WTP tersebut ada hal-hal yang perlu dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari BPK, karena setiap daerah pasti memiliki catatannya masing-masing. “Tapi Alhamdulillah rekomendasi dan arahan dari BPK hanya dari sisi administrasi saja dan WTP ini sebagai landasan awal kita untuk melaksanakan APBD 2020 dan 2021. Jadi ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemda yang dilaksanakan dalam pemeriksaan BPK,” terang Sekda.

Kholid Ismail, Ketua DPRD Kab Tangerang yang turut serta hadir mengungkapkan, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Tangerang, Sekda beserta jajaran. “Saya selaku pimpinan DPRD sangat berterima kasih kepada Bupati dan jajaran yang telah bekerja keras untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tangerang sehingga diganjar WTP kembali,” terangnya. (alt)