Pemkot Bakal Tambah Anggaran

Untuk JPS Warga Terdampak Covid-19 

SERANG – Pemkot Serang berencana menambah anggaran penanganan wabah virus corona atau Covid-19. Penambahan ini untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19.

Saat ini Pemkot Serang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk penanganan wabah virus corona. Anggaran belanja tak terduga (BTT) itu berasal dari pergerseran APBD Kota Serang 2020.

Hingga Jumat (3/4) sore, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Serang mencatat jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 139 kasus, pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 4 kasus. Kasus ODP terbanyak di Kecamatan Serang dengan jumlah 66 kasus dan Kecamatan Cipocok dengan jumlah 35 kasus.

Walikota Serang Syafrudin mengatakan, Pemkot Serang sesuai instruksi Mendagri telah melakukan refocusing anggaran, antara lain dengan melakukan pergeseran anggaran dan pencairan BTT. “Pemkot diminta menyiapkan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS-red) bagi warga yang terkena dampak virus corona,” ujarnya usai mengikuti rapat melalui video teleconference bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang, Jumat (3/4).

Kata Syafrudin, Gugus Tugas Covid-19 Kota Serang akan menghitung ulang anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Penghitungan ulang itu disesuaikan dengan data penerima bantuan iuran (PBI).

“Dan bagaimana kita memformulasikan data-data yang ada pada Dinas Sosial. Kemensos (Kementrian Sosial-red) dan provinsi pun akan mengalokasikan untuk jaring pengaman sosial,” jelasnya.

Namun, soal besaran anggaran tersebut, kata Syafrudin, akan terlebih dahulu dikalkulasi oleh tim Gugus Tugas. “Yah dengan adanya jaring pengaman sosial ini, maka akan dikalkulasikan oleh TAPD berapa anggaran yang ada untuk memasukkan jaring pengaman sosial tersebut,” terangnya.

Juru bicara (Jubir) Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan, sesuai instruksi Mendagri, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sehingga harus mulai menyiapkan JPS. “Dimana jaring pengaman sosial harus mulai dipersiapkan. Kemudian untuk Crisis center dan sosialisasi harus menjangkau sampai ke kelurahan. Ini menjadi tugas para Forkopimda, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam melakukannya,” katanya.

Menurut Hari, refocusing akan berdampak pada pergeseran anggaran transfer pusat. Sehingga, pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut.  “Fokus pada realokasi yang tadi sampaikan, ini akan menyesuaikan anggaran yang berasal dari transfer pusat seperti DAU (dana alokasi umum-red) dan DAK (dana alokasi khusus-red),” pungkasnya. (fdr/nda/ags)