Pemkot Cilegon Siap Tempuh Banding Putusan PTUN Serang

0
492 views
Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi.

CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengaku akan menempuh upaya banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang telah mengabulkan tuntutan warga Cikuasa Pantai dan Keramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol.

Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mengatakan, penggusuran ratusan rumah warga di dua lingkungan itu telah sesuai dengan aturan hukum. Sebelum Pemkot Cilegon mengetahui amar keputusan yang diberikan oleh PTUN Serang upaya banding akan dilakukan. “Ini kan baru pengadilan tahap pertama, nanti kita akan melakukan proses banding dari keputusan pengadilan yang pertama ini,” katanya, Jumat (6/1).

Iman menegaskan, masih ada upaya hukum lainnya yang akan ditempuh oleh Pemkot Cilegon sebelum amar keputusan dari PTUN diterima. “Amar putusannya akan lihat seperti apa. Apakah uang penganti dan lain sebagainya. Yang kedua ada soal upaya banding yang lebih tinggi, sebelum amar putusan ini kita dapat,” ujarnya.

Terpisah, seorang warga korban gusuran dari Lingkungan Keramat Raya, Rouf menyambut gembira atas hasil keputusan PTUN Serang. Katanya, gugatan warga mengenai uang ganti rugi lahan yang tergusur. “Dari sekitar 415 rumah, ada lebih dari 250 rumah yang kemarin diperjuangkan. Kita sangat senang karena sampai saat ini kita masih bertahan tinggal di tenda-tenda darurat di atas tanah rumah kami yang telah tergusur,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan oleh Radar Banten Online, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, mengabulkan tuntutan warga Cikuasa Pantai dan Kramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon yang menjadi korban gusuran.

Majelis hakim yang diketuai oleh Andi Fahmi Aziz menyatakan surat keputusan Tata Usaha Negara Nomor 06/TKPP/2016 perihal pemberitahuan pembongkaran tertanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani oleh tergugat yakni Asisten I Sekda Kota Cilegon batal atau tidak sah.

Dengan dikabulkannya tuntutan tersebut, Pemkot Cilegon wajib mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara nomor 06/TKPP/2016 perihal pemberitahuan pembongkaran tertanggal 19 Juli 2016. (Riko)