Pemkot Serang Kekurangan 2.900 Staf PNS

0
639 views
Ilustrasi

SERANG – Pemkot Serang kekurangan 2.900 staf PNS. Selama moratorium penerimaan CPNS masih berlaku, Pemkot hanya berharap ada pegawai pindahan dari daerah lain.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Yoyo Wicahyono mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu memohon kuota ke pemerintah pusat. “Tapi selama moratorium belum dicabut, tidak bisa,” ujar Yoyo, Jumat (24/2).

Sementara, tambahnya, pindahan dari daerah luar juga tidak banyak. Itu pun harus diseleksi terlebih dahulu. Terlebih, menerima tenaga honorer juga tidak diperbolehkan. “Kami hanya angkat THL (tenaga harian lepas-red),” ungkapnya. Hanya saja, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menerima mereka. THL hanya diperuntukkan sebagai petugas lapangan Satpol PP, pemadam kebakaran, dan petugas kebersihan. Sementara, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) belum dapat diberlakukan lantaran peraturan pemerintah yang mengaturnya belum turun.

Untuk mengatasi kekurangan staf maka sejumlah OPD menerima tenaga magang. Namun, hal itu tidak menjadi tanggung jawab Pemkot, melainkan OPD masing-masing. Dengan begitu, honor para tenaga magang itu tidak dialokasikan dalam APBD. “Biasanya dari uang kegiatan,” terang Yoyo.

Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang ini mengatakan, saat ini, BKPSDM juga sedang menyusun analisis jabatan serta beban kerja dan penempatan pegawai. Hal itu diperlukan untuk meminta kuota CPNS ke pemerintah pusat. Sebelum akhir bulan ini, data tersebut harus disampaikan ke pemerintah pusat. “Sedang kami susun. Mudah-mudahan akhir bulan rampung,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kota Serang Tb Urip Henus mengaku kekurangan pegawai ini juga berpengaruh pada pembangunan RSUD Kota Serang nanti. Ia sudah meminta BKPSDM merancang struktur organisasi RSUD. Struktur itu dapat dilihat berdasarkan peraturan yang berlaku atau hasil studi banding ke daerah lain.

Untuk sementara, RSUD itu akan diisi dengan sumber daya manusia yang ada di Pemkot. “Kalau kurang dan tentu kurang, dapat diisi oleh pegawai dari luar yang pindah ke Kota Serang,” ujarnya.

Secara pribadi, ia juga sudah melakukan pendekatan dengan sejumlah dokter di daerah lain untuk mengisi personel di RSUD yang rencananya bakal dioperasionalkan tahun depan. Namun, kepindahan mereka pun tergantung kebijakan kepala daerah masing-masing.

Bahkan, Urip juga meminta BKPSDM untuk mencari peraturan yang memperbolehkan merekrut pegawai non PNS apabila personel untuk RSUD kurang. “Kita lihat nanti setelah dikaji dari beberapa opsi itu. Kami akan ambil yang terbaik dan sesuai ketentuan,” terang mantan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang ini. (Rostina/Radar Banten)