Pemkot Tangerang Canangkan Merit System Gantikan Open Bidding

TANGERANG – Pemkot Tangerang bakal menerapkan merit sistem atau sistem kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil untuk menentukan jabatan eselon II. Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan eselon II yang biasa dilakukan melalui open bidding tak lagi dilakukan pada 2020 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Akhmad Lutfi mengatakan, open bidding yang dilakukan tahun 2019 merupakan yang terakhir. Ia mengaku telah mengusulkan menggunakan merit system pada 2020. Dia bahkan telah mengajukan hal itu ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (PAN RB).

“Ada aturan di Menpan RB dalam penentuan Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II-red) salah satunya dengan merit system. Kita sudah ajukan, mungkin nanti ada beberapa revisi,” katanya kepada Radar Banten, Sabtu (24/9) lalu.

Jika merit system sudah diterapkan, Pemkot Tangerang tidak perlu lagi Panitia Seleksi (Pansel) eselon II untuk menyeleksi calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Setiap bulan dan semester nanti para pejabat dinilai melalui aplikasi. Nanti sudah ada angkanya jelas. Orang yang memenuhi syarat untuk salah satu jabatan nanti muncul dan tinggal dipilih oleh kepala daerah,” ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang itu.

Untuk penilaiannya sendiri, lanjut Lutfi, pejabat dinilai berdasarkan disiplin, loyalitas, inovasi dan pekerjaan yang dilakukan. Ia berharap penerapan merit system berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin OPD sesuai kebutuhan Kota Tangerang. “Kami berharap pengisian jabatan eselon II secara manajerial bisa membawa Kota Tangerang lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin mengatakan, dengan penerapan merit system ia berharap, terpilih pimpinan OPD yang sesuai akan kebutuhan. Menurutnya, lantaran menggunakan aplikasi penentuan jabatan eselon II bisa lebih objektif dari sebelumnya. “Dengan catatan aplikasi yang dibuat minim kesalahan, dan tentu harus sesuai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang ada,” ungkapnya. (one/asp)