Pemkot Tangsel Klaim Angka Kemiskinan Menurun

Miskin
Ilustrasi/ Inet

PAMULANG – Pemkot Tangsel mengklaim angka kemiskinan di wilayahnya menurun. Dari sebelumnya 1,75 persen, pada akhir 2015 lalu tersisa 1,62 persen dari total jumlah penduduk 1,45 juta jiwa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Teddy Meiyadi mengatakan, turunnya angka kemiskinan ini seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota yang dipimpin Airin Rachmi Diany itu. “Data itu berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tangsel yang terbaru. Faktor yang memengaruhi, yakni meningkatnya proyek-proyek fisik di seluruh wilayah yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta pemasukan masyarakat,” ungkapnya, Selasa, (1/3/2016) seperti dilansir Harian Radar Banten.

Menurut Teddy, menurunnya angka kemiskinan dapat dilihat dari pengaruh aspek pendidikan masyarakat dan lingkup kesehatan. Program pendidikan dengan program bebas biaya di tingkat sekolah dasar berdampak cukup tajam. “Termasuk juga soal kesehatan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi dalam berobat. Cukup tunjukkan identitas penduduk Tangsel pasti gratis,” ujarnya.

Namun, dari aspek pendukung penurunan angka kemiskinan itu, yang pertama berpengaruh adalah tumbuhnya investasi dibarengi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Termasuk juga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. “Sektor swasta memiliki pengaruh sangat banyak dalam pertumbuhan sosial ekonomi. Sebab semua itu saling terkait satu dengan yang lain,” terangnya.

Langkah ke depan Pemkot Tangsel, sambung Teddy, akan memperbesar pada anggaran pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Sebab, faktor kemiskinan adalah pendidikan yang masih rendah. “Menurut kajian kemiskinan itu utamanya karena tingkat pendidikan dan keterampilan masih rendah. Ke depan akan diperbesar anggaran program peningkatan kualitas SDM agar lebih cerdas berdaya saing dengan menguasai teknologi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menambahkan, sejak dilantik 2011 silam, kemiskinan cukup tinggi. Ia mencatat sekitar 11,5 persen dengan infrastruktur sangat terbelakang termasuk dunia pendidikan. “Pada saat kami dilantik secara resmi menjadi kepala daerah angka kemiskinan cukup tinggi. Namun berjalannya waktu hingga 2015 lalu angka 11,5 persen itu berangsur turun sampai pada posisi 1,62 persen,” pungkasnya. (RB/riz)