Pemprov Alokasikan Anggaran Rp102 Miliar untuk Lembaga Keagamaan

SERANG – Dana hibah tahun anggaran 2018 untuk pondok pesantren (ponpes), majelis taklim, madrasah, masjid, musala, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga keagamaan di Provinsi Banten mulai dicairkan April ini. Pemprov Banten sudah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp102 miliar untuk 263 badan/lembaga.

Berdasarkan data Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemprov Banten, calon penerima hibah keagamaan tahun ini sebanyak 263 badan/lembaga/ormas. Jumlah hibah uang yang diterima setiap badan/lembaga berbeda-beda mulai dari Rp10 juta hingga lebih dari Rp66 miliar.

Kepala Biro Kesra Irvan Santoso mengatakan, calon penerima hibah di Biro Kesra adalah badan/lembaga di bidang keagamaan atau pendidikan keagamaan. Tahun ini calon penerimanya sebanyak 263 lembaga dengan nilai hibah Rp102.313.500.000. “Kami sudah membentuk tim evaluasi hibah Biro Kesra yang tugasnya memverifikasi berkas permohonan pencairan dana hibah,” kata Irvan kepada Radar Banten, kemarin.

Irvan menuturkan, pencairan hibah dilakukan secara bertahap. Berkas calon penerima yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung diusulkan pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Sampai hari ini (kemarin-red), kami sudah mengusulkan pencairan ke BPKAD sebanyak sembilan lembaga dengan nilai Rp15 miliar lebih. Sedangkan, berkas permohonan pencairan yang sudah diverifikasi dan sudah tanda tangan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) sebanyak 72 lembaga dengan nilai Rp72 miliar lebih secepatnya diajukan pencairannya ke BPKAD,” ungkapnya.

Dikatakan Irvan, badan/lembaga calon penerima hibah tahun anggaran 2018 sudah ditetapkan Gubernur Banten tertanggal 19 Maret melalui SK Nomor 978/147/Kesra/III/2018. “Dasar kami memproses adalah Nota Dinas Sekda Provinsi Banten Nomor 978/644-ADPEM/18 tanggal 16 Maret 2018 perihal Penyampaian Daftar Calon Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2018,” jelasnya.

Ia berharap, April ini semua berkas calon penerima hibah sudah bisa diusulkan ke BPKAD untuk pencairan. “Penerima hibah tahun ini merupakan usulan tahun 2017. Sementara untuk hibah 2019, usulannya dimulai tahun ini,” tutur Irvan.

Sementara itu, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten Mahdani membenarkan bahwa 263 badan/lembaga calon penerima hibah uang tahun anggaran 2018 sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Banten. “SK-nya sudah ada, Pak Gubernur mendelegasikan penanda tangan SK kepada kepala Biro Kesra,” katanya.

Terkait mekanisme usulan badan/lembaga sebagai calon penerima hibah, lanjut Mahdani, diusulkannya kepada gubernur. Biro Kesra yang melakukan verifikasi semua usulan yang masuk. “Sesuai pergub, usulan hibah ke gubernur. Badan/lembaga atau ormas yang mengajukan permohonan hibah uang, wajib berbadan hukum,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejak 2016 pemerintah pusat telah memperketat regulasi soal dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Hal itu diatur dengan jelas dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 298 ayat (5) dijelaskan bahwa hibah hanya bisa diberikan kepada badan, lembaga, dan ormas yang berbadan hukum. Tidak hanya dalam UU 23 Tahun 2014, aturan penerima hibah dan bansos harus berbadan hukum juga diatur dalam Permendagri Nomor 900 Tahun 2015.

Aturan itu tujuannya untuk meminimalkan penyelewengan dana hibah dan bansos.‎ Soalnya, selama ini hampir di semua daerah termasuk di Banten pemberian hibah dan bansos sering tidak tepat sasaran serta rentan terjadi pelanggaran karena rawan praktik korupsi. (Deni S/RBG)