Pemprov: Anggaran Keagamaan Ditambah pada 2019

SERANG – Pemprov Banten membantah telah mengurangi pengalokasian anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan pada APBD Perubahan 2018. Untuk itu, para tokoh lintas agama diminta untuk tetap fokus melaksanakan kegiatan keagamaan dengan anggaran yang terbatas.

Pejabat Sekda Banten Ino S Rawita mengungkapkan, dalam APBD Perubahan 2018, anggaran untuk kegiatan keagamaan memang kecil. Tapi, dalam APBD 2019 akan ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan para tokoh agama.

“Anggaran untuk keagamaan dalam perubahan APBD hanya difokuskan pada kegiatan MTQ. Anggaran untuk kegiatan lainnya akan ditambah pada APBD 2019,” kata Ino kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten, Kamis (13/9).

Ino menambahkan, penyesuaian dalam APBD perubahan memang sulit dilakukan, tapi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan kegiatan keagamaan.

“Mekanismenya lebih mudah melakukan penyesuaian anggaran saat menyusun APBD murni. Insya Allah tahun depan kita usulkan penambahan yang signifikan,” ujarnya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menambahkan, DPRD Banten memiliki komitmen yang sama dengan Pemprov Banten mengenai anggaran kegiatan keagamaan. “Aspirasi dari para tokoh lintas agama akan kita tindak lanjuti dalam APBD murni 2019. Kalau di perubahan kan hanya menindaklanjuti apa yang sudah dibahas sebelumnya. Jika pun ada pergeseran anggaran, itu hanya dinamika saja,” ujarnya.

Asep menambahkan, ke depan pihaknya akan mengundang semua tokoh agama untuk duduk bersama terkait penguatan kegiatan keagamaan di Banten. “Selama ini kan Biro Kesra menjadi leading sector penyaluran bantuan keuangan untuk kegiatan keagamaan. Kita berharap mendapat masukan dari para tokoh agama, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Tidak ada yang terlambat untuk mencari solusi,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh agama Buddha, Hindu, dan Kristen mendatangi Komisi V DPRD Banten untuk menyampaikan aspirasi, terkait kegiatan keagamaan yang kurang mendapat dukungan anggaran dari Pemprov Banten.

Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha pada Kanwil Kemenag Provinsi Banten Tri Roso menuturkan, setiap tahun lembaga keagamaan Buddha sering mengusulkan bantuan dana hibah kepada Pemprov Banten, hal itu dilakukan karena Kanwil Kemenag Banten terbatas anggarannya. “Selama ini kegiatan keagamaan umat Buddha minim dalam hal mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov Banten, padahal beberapa kegiatan yang kami lakukan juga mewakili Provinsi Banten. Kami minta kepada Komisi V untuk memperjuangkan aspirasi kami ini sehingga dalam anggaran perubahan 2018 tetap mendapat alokasi anggaran,” kata Tri saat melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Banten, Rabu (12/9). (Deni S/RBG)