Pemprov Bahas Penyederhanaan Birokrasi

0
511 views

SERANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi tertanggal 13 November 2019.

Dalam SE tersebut disebutkan bahwa setiap kepala daerah/menteri diminta melakukan proses identifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V, yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. Hasil identifikasi dan pemetaan jabatan itu harus disampaikan kepada Menpan-RB dalam bentuk soft copy, paling lambat minggu akhir Desember 2019.

Menindaklanjuti SE Menpan-RB, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku telah melakukan pembahasan terkait proses awal identifikasi unit kerja. “Kita sudah mulai bahas, nanti akan kita sampaikan hasil kajiannya ke pemerintah pusat,” kata Wahidin saat ditemui di DPRD Banten, Selasa (19/11).

Ia mengungkapkan, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, rencana pemangkasan eselon III dan IV harus dikaji oleh setiap kepala daerah. “Pak Jokowi bilang coba dikaji, yang dipangkas yang mana, yang proses transformasi jabatan struktural ke fungsional yang mana. Masih proses kajian,” tuturnya.

Wahidin menegaskan, kajian yang dilakukan Pemprov diharapkan rampung sebelum akhir Desember 2019, sebab penyederhanaan birokrasi mulai berlaku pertengahan 2020. “Prinsipnya kita lakukan sesuai intruksi pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain mengkaji proses transformasi jabatan struktural ke fungsional, Pemprov juga melakukan kajian organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyederhanakan birokrasi. “OPD mana saja nanti yang disederhanakan, saya belum bisa umumkan. Pokoknya maju kena mundur kenalah. Sebab ada beberapa pejabat OPD yang sudah kredit mobil, nanti bingung dia kalau OPD yang dipimpinnya digabungkan dengan OPD lainnya,” seloroh Wahidin.

Dihubungi terpisah, Sekda Kota Cilegon Sari Suryati mengatakan, Pemkot Cilegon sedang bersiap-siap menghadapi rencana penghapusan eselon III dan IV. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap pegawai yang masuk dalam kategori eselon III dan IV  seiring dengan adanya surat dari Kemenpan-RB. “Kami sekarang sedang mendata itu, nanti hasilnya dilaporkan ke pemerintah pusat,” ujar Sari.

Menurutnya, pemerintah pusat memberikan batas waktu untuk pendataan hingga Desember 2019. Sebagai pemerintah daerah, menurut Sari Pemkot Cilegon menuruti segala arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa. Kata dia, Pemkab Serang juga akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Pemkab Serang akan segera menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat. “Konteksnya bukan mendukung atau menolak, Pemkab Serang kan bagian dari NKRI, ketika ada kebijakan pusat otomatis kita harus mengikuti,” katanya.

Pandji menilai, kebijakan tersebut akan mengoptimalkan kinerja para aparatur sipil negara (ASN). Kata dia, para ASN yang tadinya menjabat eselon III dan IV akan berubah menjadi pejabat fungsional. “Ini akan berhubungan dengan tunjangan kinerja, tunjangan mereka akan didapat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, kalau struktural kan kerja enggak kerja mereka dapat tunjangan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyadari kebijakan itu akan menimbulkan gejolak di lingkungan ASN. Namun, jika sudah kebijakan pemerintah pusat harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Serang. “Yang namanya kebijakan, baru-baru pasti ada gejolak, ada reaksi, tapi ini kan sudah kebijakan,” ucapnya.

Begitu juga yang dilakukan Pemkot Serang. Pemkot Serang juga mendukung kebijakan pemangkasan eselon III dan IV oleh pemerintah pusat. “Saya kira itu kebijakan pusat, pasti daerah akan ikuti selama semua diuntungkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” kata Walikota Serang Syafrudin.

Pria yang mengawali karirnya sebagai birokrat ini menilai, pemerintah dalam menentukan kebijakan pasti sudah melalui kajian. Baik dari sisi jabatan, kepangkatan, dan golongan. “Pasti sudah dikaji dari pusat, saya kira kita ikuti kebijakan pusat,” cetusnya.

Syafrudin mengatakan, pihaknya segera melakukan pendataan ASN Pemkot sesuai golongan eselon. “Pasti kita akan data semuanya. Eselon II berapa, eselon III dan IV berapa. Insyaallah dalam waktu cepat,” ujarnya. (den-bam-jek-ken/alt/ags)