Pemprov Banten Ajukan Infrastruktur ke Pusat

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memberikan cinderamata kepada rombongan DPD RI pada kunjungan kerja Komite II DPD RI, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (13/7).

SERANG – Lantaran mayoritas anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19, Pemprov Banten meminta bantuan ke pemerintah pusat. Salah satunya adalah untuk penanganan infrastruktur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten M Tranggono mengatakan, hampir seluruh anggaran infrastruktur dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Banten. “Untuk itu, kami berharap ada bantuan dari pemerintah pusat,” ujar Tranggono saat kunjungan kerja Komite II DPD RI di gedung Pendopo Gubernur Banten, Senin (13/7).

Pada kesempatan itu, kunjungan kerja Komite II DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin diterima Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Hadir pula sejumlah Anggota DPD RI lainnya, salah satunya adalah yang berasal dari Banten Andiara Aprilia Hikmat.

Kata Tranggono, beberapa program prioritas jalan nasional yakni untuk penanganan kemacetan perkotaan, peningkatan kapasitas jalan, pembangunan simpang tidak sebidang perlintasan kereta api dan tol, serta penataan jalan perkotaan. Tahun depan, ada 12 usulan Pemprov ke pemerintah pusat.

Ia menguraikan, 12 usulan itu yakni penataan jalan perkotaan Serang yang terdiri dari sepuluh kegiatan, pembangunan Jalan Cikande-Rangkasbitung, penataan Jalan Cilegon-Anyer-Pasauran, penataan Jalan Pasauran-Labuan, pembangunan Jalan Bayah-Cibareno-Batas Jabar, serta pelebaran Jalan Citeureup-Tanjung Lesung.

Kemudian, pembangunan Jalan Citeureup-Cibaliung, pembangunan jalan by pass Rangkasbitung, pembangunan Jalan Rangkasbitung-Cigelung dan Cigadung-Cipacung, pelebaran Jembatan Overpass Tol Bojonegara, pelebaran jembatan-jembatan di ruas SBM, serta lanjutan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Tranggono mengaku, anggaran untuk infrastruktur yang belum kontrak memang sudah dialihkan. “Namun, yang sudah kontrak sedang kami kaji terlebih dahulu,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, kunjungan kerja Komite II ini dilaksanakan untuk menjaring aspirasi daerah. Apalagi, Komite II membidangi infrastruktur, kelautan, perikanan, perhubungan, dan termasuk juga perindustrian serta perdagangan. 

“Bahwa teman dari Komite II menanyakan kondisi, pada saat proses pandemi Covid-19 ini dalam pelaksanaan kebijakan. Baik itu dalam kebijakan pembangunan, termasuk jalan dan lain-lain, kelautan perikanan, perhubungan dan perindustrian,” ujar Andika.

Pemprov melalui OPD masing-masing sudah menyampaikan usulan yang perlu didorong di pemerintah pusat oleh para senator tersebut.

Kata Andika, ada beberapa menjadi tupoksi pusat, seperti pembangunan jalan yang memang menjadi tanggung jawab pusat. “Itu perlu didorong agar pusat dapat memerhatikan kondisi pembenahan wilayah tersebut yang ada di wilayah Provinsi Banten,” tutur politikus Partai Golkar ini.

Banyaknya kerusakan di sejumlah jalan nasional di Banten menyebabkan kecelakaan. Untuk itu, Andika meminta DPD RI menjadi jembatan kepada pemerintah pusat untuk percepatan perbaikan jalan di sejumlah ruas jalan nasional di Banten.

Ia berharap, para senator itu dapat membantu mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan atau menyetujui sejumlah usulan Pemprov di bidang infrastruktur jalan, kelautan, dan industri. Di bidang infrastruktur jalan di wilayah Serang misalnya, selain pembangunan flyover di Jalan Jenderal Sudirman, ada juga proyek lainnya seperti pembangunan pintu tol Bogeg dan overpass Kramatwatu. “Dan yang tidak kalah pentingnya, penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan jalan nasional ruas Tangerang-Serang-Cilegon,” kata Andika.

Diterangkan Andika, Pemprov telah mengusulkan program infrastruktur strategis perhubungan kepada pemerintah pusat secara keseluruhan yaitu pembangunan double track dan pengoperasian KRL Serang/Merak-Jakarta, pembangunan kembali selter kereta api Tjihideung (Bogeg) Kota Serang, dan penanganan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan jalan Nasional ruas Tangerang-Serang-Cilegon.

Secara khusus, Andika mengatakan, usulan proyek nasional Bina Marga di Provinsi Banten tahun 2020 adalah pembangunan Overpass Kemang Kota Serang sepanjang 90,20 meter dan pembangunan Overpass Balaraja Timur Kabupaten Tangerang sepanjang 59,00 meter. Berikutnya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan Pasauran-Simpang Labuan-Cibaliung-Citereup-Tanjung Lesung (Kabupaten Pandeglang) sepanjang 73,99 kilometer.

Selanjutnya, pemeliharaan ruas Jalan Sumur-Cibaliung-Muara Binuangeun (Kabupaten Pandeglang) sepanjang 59,07 kilometer, pembangunan flyover Martadinata Pamulang (Tangerang Selatan) sepanjang 347,20 meter, dan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III( Cileles-Panimbang) sepanjang 33 kilometer.

Selain itu, lanjutnya, sejumlah proyek strategis nasional bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air di Provinsi Banten yang sudah diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 adalah jalan sejumlah ruas jalan tol yang masih dalam masa pembangunan yaitu Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,6 kilometer, dan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran sepanjang 14,2 kilometer. “Dan Jalan Tol Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 kilometer yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Desember 2019 lalu,” imbuhnya.

Berikutnya, lanjut Andika, sejumlah ruas jalan tol yang masih dibangun dan berstatus proyek strategis nasional adalah Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 10,1 kilometer dan Jalan Tol Serpong-Balaraja sepanjang 30 kilometer.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan, salah satu penyebab rusaknya jalan adalah kendaraan overtonase. Namun, upaya pengendalian kendaraan overtonase itu memang harus menyeluruh. “Yang terlibat dalam hal itu. Kepolisian, dinas terkait, dan pelaku usahanya,” ujar Bustami.

Kata dia, kerusakan yang terjadi di jalan tidak sebanding dengan pajak yang dibayarkan pelaku usaha. Sedangkan perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Ia mengatakan, kunjungan Komite II DPD RI adalah untuk mengetahui permasalahan atau isu seputar kelautan dan perikanan, jalan, lalu lintas dan angkutan jalan, serta perindustrian di Banten. “Jadi sudah jelas masukan-masukan Pak Wagub akan menjadi bahan kami nanti dalam rapat dengan kementerian mitra kami,” tegasnya. (nna/nda)