Pemprov Banten Bentuk Tim Khusus Pertahankan Kelas RSUD

RSUD Banten

SERANG – Pemprov Banten merespons cepat rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berencana melakukan penurunan kelas terhadap 21 rumah sakit (RS) di Banten. Bahkan untuk RSUD Banten, Pemprov membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov memiliki masa sanggah selama 28 hari menyikapi rekomendasi Kemenkes. Penurunan kelas rumah sakit milik Pemprov (RSUD Banten) dari B ke C, dikhawatirkan berdampak pada penurunan layanan terhadap masyarakat Banten. “Saya telah membentuk tim khusus, tim ini membantu saya mengurus administrasi dan dokumen penting lainnya. Sehingga bisa mempertahankan RSUD Banten agar tidak turun kelas,” kata Al Muktabar kepada Radar Banten  akhir pekan kemarin. Tim khusus itu terdiri atas Sekda Banten, perwakilan Dinkes Banten, dan RSUD Banten.

Dikatakan Al Muktabar, Pemprov Banten terkejut dengan rekomendasi Kemenkes RI. Oleh sebab itu, ia ditugaskan oleh Gubernur Banten untuk mempertahankan RSUD Banten jangan sampai turun kelas. “Selama masa sanggah ini, saya akan klir-kan dulu administrasinya. Kita siapkan dokumen-dokumen pendukung dan me-review ulang apa yang menyebabkan penurunan kelas RSUD Banten,” ungkapnya.

Al mengaku optimistis Pemprov bisa mempertahankan kelas RSUD Banten, segala kekurangan dari sisi dokumen maupun SDM segera dilengkapi sesuai aturan yang berlaku hingga pertengahan Agustus mendatang. “Saya optimistis, ini kan hak kita untuk klarifikasi. Kita nanti konsultasi langsung ke Jakarta. Ini bukan untuk saling menyalahkan. Kita hanya ingin RSUD Banten jangan turun kelas, inginnya justru naik kelas,” tegasnya.

Secara umum, Pemprov Banten tidak hanya memperjuangkan RSUD Banten agar tidak turun kelas, tapi semua rumah sakit yang ada di Banten. “Kewenangan pemprov memang RSUD Banten, tapi kami juga sudah melakukan koordinasi dengan semua rumah sakit. Kita minta semuanya melengkapi dokumen yang masih kurang,” tegas Al.

Ditambahkan Al, pemprov juga berencana melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait layanan kesehatan di rumah sakit se-Banten. “Kita juga nanti konsultasi dengan BPJS Kesehatan,” tutupnya.

Terpisah, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banten A Drajat membenarkan bila rumah sakit yang direkomendasikan turun kelas oleh Kemenkes RI, punya waktu satu bulan untuk memberikan klarifikasi. “Semua rumah sakit yang keberatan diberi waktu 28 hari sejak 15 Juli, untuk klarifikasi dengan menginput kembali data-data, sesuai format dan upload data pendukungnya. Nanti berkirim surat ke Kemenkes dan dinkes provinsi, kabupaten/kota sesuai kelas rumah sakit masing-masing,” kata Drajat.

Untuk klarifikasi RSUD Banten, lanjut Drajat, Pemprov Banten langsung turun tangan. Sekda Banten yang memimpin untuk memberikan klarifikasi ke Kemenkes RI. “Pak Sekda langsung memimpin rapat terkait tindaklanjut rekomendasi Kemenkes. Alhamdulillah beliau sangat konsen menyikapinya,” ujarnya.

Drajat menambahkan, manajemen RSUD Banten dan Dinkes Banten akan menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk bahan klarifikasi ke Kemenkes. “Kami sudah laporkan semua dokumen, data SDM hingga sarana dan prasarana yang ada di RSUD Banten ke Pak Sekda,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi, juru bicara BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII (Banten, Kalimantan Barat dan Lampung) Suryo mengatakan, belum ada koordinasi antara pemprov dan BPJS terkait layanan kesehatan maupun rekomendasi Kemenkes. “Belum ada pembahasan dengan kami. Kebetulan penetapan kelas rumah sakit itu kewenangan penuh dari Kemenkes,” katanya.

Diketahui, Kemenkes RI merekomendasikan 21 RS di Banten turun kelas.  RS tersebut terdiri dari RS miliki swasta dan milik pemerintah yang tersebar di kabupaten kota se-Banten. Rekomendasi penurunan tipe rumah sakit dari Kemenkes merupakan tindak lanjut dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan adanya inefisiensi pembiayaan untuk rumah sakit yang tidak sesuai dengan kelasnya. BPKP dalam audit keuangan BPJS Kesehatan tahun anggaran 2018, menemukan adanya ketidaksesuaian pembayaran klaim kepada rumah sakit antara lain pembayaran klaim untuk rumah sakit C dengan nilai klaim yang mestinya dibayarkan untuk rumah sakit tipe B. (Deni S/RBG)