Pemprov Banten Diminta Perkuat Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

SERANG – Program kesehatan gratis hanya dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang dicanangkan oleh Pemprov Banten tidak memiliki rujukan hukum. Oleh sebab itu, Pemprov diminta untuk mengintegrasikan program tersebut dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Hal itu tertuang dalam surat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor JP.02.05/III/534/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Koordinasi dan Konsultasi Program JKN. Surat tersebut merupakan jawaban dari surat yang disampaikan Gubernur Banten Nomor 440/61-Dinkes/2018 tanggal 17 Januari 2018.

Dalam suratnya, disampaikan tujuh poin mengenai jawaban atas permintaan Gubernur Banten itu. Pertama, program jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional, menyeluruh, dan terpadu yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kedua, dengan diselenggarakannya program JKN maka seluruh program jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan dalam program JKN.

Ketiga, pemerintah daerah wajib memprioritaskan dukungan, baik untuk peningkatan pencapaian kepesertaan, kepatuhan pembayaran iuran, maupun peningkatan pelayanan kesehatan. Keempat, dukungan untuk peningkatan pencapaian kepesertaan guna mencapai universal health coverage (UHC) dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan program jaminan kesehatan dalam memperoleh pelayanan publik.

Kelima, dukungan untuk kepatuhan pembayaran iuran, dilaksanakan melalui pelaksanaan pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara tepat jumlah dan tepat waktu. Keenam, dukungan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

Ketujuh, terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang dikelola oleh Pemprov Banten tidak ada rujukan hukumnya. Jadi, seharusnya sudah diintegrasikan dalam program JKN.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sigit Wardojo mengaku, hingga saat ini dirinya belum mengetahui pasti keluarnya surat tersebut dari Kemenkes. Namun, ia baru sebatas mendengar terkait keberadaan surat tersebut. “Ya, tapi saya baru sebatas mendengar (surat balasan Kemenkes-red),” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Masjid Raya Albantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (2/3).

Disinggung mengenai isi surat tesebut, Sigit berdalih bahwa Dinkes merupakan pelaksana teknis dari kebijakan Gubernur Banten. Apa pun yang menjadi keputusan Gubernur Banten, Dinkes harus melaksanakan. “Dinkes pelaksana saja. Bagaimana jawaban Gubernur, apa saja siap. BPJS siap, KTP siap, kalau ada payung hukumnya,” terangnya.

Kendati demikian, Sigit mengaku, saat ini Gubernur Banten akan melakukan langkah selanjutnya untuk melaksanakan salah satu program unggulannya tersebut. Langkahnya, Gubernur akan melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo agar program tersebut bisa dilaksanakan. “Pak Gubernur sekarang sedang melobi Pak Presiden,” ungkapnya.

Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengaku bahwa program kesehatan gratis yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sudah tidak ada celah untuk tidak mengacu ke program strategis nasional JKN. “Memang sudah tidak ada celah lagi,” ujarnya melalui sambungan telepon seluler, Minggu (4/3).

Ia menjelaskan, jika program JKN ini gotong royong, beda dengan Askes, BPJS nonprofit, memang didesain untuk membangun kebersamaan agar masyarakat bisa saling bantu, yang sehat bantu yang sakit. Kendati akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) sekalipun rasanya tidak ada celah karena sudah ada daerah yang pernah melakukannya. “Program jamkesda dengan pola klaim absolut tidak bisa dilaksanakan,” paparnya.

Secara teknis, lanjut Fitron, sebaiknya Pemprov fokus mengintegrasikan BPJS dengan apa yang menjadi keinginan kepala daerah dalam janji politiknya, yakni kemudahan akses hanya dengan KTP. “Cari terobosan teknisnya. UHC kan 2019 jangan buang waktulah,” katanya.

Ia menginginkan, lebih baik waktu yang dimiliki memikirkan strategi untuk mencapai UHC dengan menggerakkan potensi yang dimiliki dan regulasi yang memayungi strategi percepatannya. “Ajak bicara kabupaten kota, buat regulasi agar pemberi kerja, individu yang mampu untuk mempesertakan diri dalam BPJS,” terangnya.

Fitron juga menambahkan, jika langkah yang dimaksud dinilai lebih produktif dari pada melawan arus. Ia beralasan, jika proses lainnya terus dilakukan untuk memaksakan keinginan, hal tersebut dinilai hanya membuang waktu produktif. “Hanya buang-buang waktu produktif saja,” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)