Pemprov Banten Pangkas Sejumlah Honorarium di APBD 2017

SERANG – Alokasi anggaran honorarium insentif pajak daerah atau upah pungut, direncanakan akan dipangkas, pada APBD 2017. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, Nandy Mulya, saat sosialisasi pedoman penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan standar satuan harga (SSH) Provinsi Banten TA 2017, di Aula DPPKD Banten, Kamis (11/8).

“Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya penyusunan APBD TA 2017 disertai kebijakan-kebijakan lokal yang diharapkan dapat membuat pelaksanaan pembangunan di lingkungan pemprov lebih efektif dan efisien,” kata Nandy.

Kebijakan tersebut, lanjut Nandy antara lain meliputi, peningkatan tarif tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPPNS). Namun, konsekuensinya ada honorarium dan kegiatan yang dihilangkan atau dikurangi.

“Belanja-belanja yang lain harus disesuaikan yaitu menghilangkan honorarium tim internal, mengurangi frekuensi honorarium tim terkoordinasi, mengurangi alokasi insentif pajak daerah,” katanya.

“Selain itu mengurangi alokasi belanja perjalanan dinas, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja jasa konsultasi/tenaga ahli, belanja ATK, belanja kursus dan uang saku,” sambung Nandy.

Kepada ratusan peserta, Nandy menekankan pentingnya sosialisasi tersebut karena dari dokumen-dokumen itu, di antaranya struktur anggaran pemprov untuk satu tahun ke depan ditentukan.

“Tentu ini harus menjadi perhatian serius dalam upaya mengedepankan prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, disiplin, berkeadilan, efektif, dan efisien,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPPKD, Heri Suheri mengatakan, agenda penyusunan APBD 2017 pada saat ini memasuki fase pembahasan rancangan kebijakan umum APBD/prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).

“Setelah itu disepakati, baru SKPD maupun PPKD bersama pemprov dan DPRD menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA),” kata dia.

Ia menjelaskan, dokumen pedoman RKA-SKPD/PPKD merupakan acuan kepala SKPD dan PPKD dalam menyusun RKA sebagaimana pasal 89 dan pasal 157 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya.

Berbeda dengan daerah lain yang hanya berupa surat edaran, pedoman penyusunan RKA-SKPD/PPKD di Pemprov Banten nantinya ditetapkan dalam peraturan gubernur.

“Ini berdasarkan pertimbangan untuk lebih memudahkan SKPD dan PPKD dalam menyusun RKA, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RKA-SKPD/PPKD yang harus dipedomani. Sehingga dengan adanya pergub ini diharapkan dapat mencakup sebagian besar aturan tersebut,” katanya. (Fauzan Dardiri)