Pemprov Banten Sebaiknya Punya Bank Tanah

0
2683
ILUSTRASI: SMKN 4 Kota Tangerang Selatan. Pemprov Banten akan mengembangkan SMK di Banten untuk meningkatkan sumber daya manusia.

TANGERANG – Pemprov Banten mengebut pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Karena itu diperlukan pengembangan lokasi baru, termasuk menyiapkan infrastruktur dan prasarana serta sumber daya manusianya.

Untuk pengadaan lahan sekolah baru, Tiar Pandapotan Purba, seorang pakar tata kota, menilai tidak mudah mencari lahan di kawasan perkotaan. Apalagi pemerintah daerah belum memiliki bank tanah atau aset-aset berupa tanah yang dicadangkan untuk pengembangan lokasi pendidikan. Ketiadaan bank tanah tersebut membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan yang tidak populis.

“Ada baiknya, pemerintah daerah melalui RTRW (rencana tata ruang wilayah) ruang masing-masing kabupaten dan kota mulai melakukan pendataan lahan-lahan berkategori PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) yang belum diserah-terimakan oleh pengembang di tiap kabupaten kota untuk dijadikan bank tanah. Bank tanah ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah. Tidak hanya SMK, juga untuk SKh (sekolah khusus) dan SD, SMP dan SMA,” ungkap Tiar dalam kerterangan tertulis, Rabu (17/3).

“Tetapi itu juga tak mudah di kawasan perkotaan. Memang harus mengambil kebijakan yang berani demi masa depan anak-anak kita,” lanjutnya.

Menurut Tiar, pemilihan lokasi sarana baru sekolah pemerintah daerah telah mengacu kepada ketentuan Permendikbud No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MA). Ada delapan kriteria lokasi lahan dan tambahan dari provinsi sebanyak 11 kriteria lanjutan yang harus dinilai. Syarat yang paling penting adalah lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat.

Ia menjelaskan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dialokasikan dalam APBD sehingga tidak ada dasar bagi pemerintah daerah untuk lari dari tanggung jawabnya (Pasal 12 dan 298).

“Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Banten sudah tepat, berani untuk mengambil kebijakan yang pro pada pendidikan. Pendidikan SMK di Banten sangat penting mengingat potensi industri yang ada, serta industri di masa depan yaitu pengembangan energi baru terbarukan yang sangat besar di Provinsi Banten,” kata Tiar.

Kebijakan yang diambil Gubernur Banten Wahidin Halim, lanjut dia, sudah tepat dan berani, serta sangat bermanfaat sebagai upaya meraih tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Banten. Masyarakat sangat memerlukan tenaga yang siap pakai di marketplace, terutama untuk mendukung kebijakan transisi pengembangan energi baru terbarukan di masa depan, mengingat di masa pandemi COVID-19 dan perubahan iklim yang secara tidak langsung berimplikasi pada masyarakat. (aas)