Pemprov Borong Pulsa Rp13,8 Miliar

0
1.290 views

SERANG – Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mengalokasikan anggaran hampir Rp14 miliar untuk memborong pulsa bagi 230 ribu siswa SMA/SMK/SKh se- Banten akhir tahun ini. Anggaran sebesar itu, dialokasikan dalam APBD Perubahan 2020 untuk menunjang pembelajaran online selama pandemi Covid-19 dengan perhitungan 6 bulan.

Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengatakan, APBD Perubahan Banten 2020 sebesar Rp10,7 triliun telah ditetapkan DPRD pada Jumat (14/8). Pemprov Banten mendapatkan tambahan dana sebesar Rp856,2 miliar dari pemerintah pusat melalui skema pinjaman daerah tahap pertama.

“Dari pinjaman daerah itu, Dindikbud mendapatkan tambahan anggaran Rp80 miliar, salah satu program yang dibiayai dari pinjaman daerah itu untuk penyediaan pulsa siswa SMA/SMK/SKh dengan anggaran fantastis mencapai Rp13,8 miliar,” kata Nizar kepada Radar Banten, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data yang diterima Komisi V, lanjut Nizar, anggaran penyediaan pulsa itu diperuntukan bagi 230 ribu siswa selama enam bulan. “Kalau per siswa setiap bulan mendapat pulsa 100 ribu untuk kuota internet, dikali enam bulan nilainya mencapai Rp13,8 miliar. Kami tidak tahu hitung-hitungan hingga enam bulannya dari mana, sebab Dindikbud Banten belum melaporkan rencana itu ke Komisi V,” tegasnya.

Secara prinsip, lanjut Nizar, tidak keberatan bila pinjaman daerah itu sebagiannya dialokasikan untuk membantu siswa SMA/SMK/Skh membeli kuota internet, selama proses pembelajaran online akibat pandemi Covid-19. Hanya saja, mekanisme pemberian bantuannya harus jelas dan sesuai aturan perundang-undangan.

“Apakah tiap siswa mendapat bantuannya itu berupa uang per bulan Rp100 ribu selama enam bulan, atau langsung berbentuk pulsa? Kenapa pemprov tidak lakukan upaya kerja sama dengan operator seluler, atau mencoba mencari metode lain pembelajaran online bekerja sama dengan media televisi. Kami khawatir anggaran sebesar itu justru tidak efektif pembelajaran daringnya lantaran berbagai hal seperti gangguan sinyal dan lain-lain,” bebernya.

Agar tidak terjadi penyimpangan, Nizar mengaku Komisi V segera memanggil Kepala Dindikbud Banten untuk dimintai penjelasannya terkait penyediaan pulsa bagi siswa SMA/SMK/SKh se- Banten.

“Anggota DPRD Banten mulai besok (hari ini-red) melakukan reses hingga akhir Agustus. Paling cepat kami panggil Kepala Dindikbud Banten awal September mendatang untuk dimintai klarifikasi,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini berharap, Dindikbud memiliki perencanaan matang terkait rencana penyediaan pulsa bagi siswa senilai Rp13,8 miliar. “Ini anggarannya sangat besar, tidak boleh main-main. Terlebih anggarannya dapat ngutang,” tegasnya.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar membenarkan pinjaman daerah sebesar Rp856,2 miliar yang akan ditarik pada APBD perubahan 2020 diperuntukan bagi program dan kegiatan di enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendorong tercapainya target RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Keenam OPD itu adalah Dindikbud, Dinkes, DPUPR, DPRKP, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. “Pinjaman daerah dengan skema pemulihan ekonomi daerah diprioritaskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sesuai arahan pemerintah pusat,” katanya.

Terkait anggaran yang dialokasikan untuk Dindikbud Banten, Al Muktabar tidak membantah bila pinjaman daerah itu ada yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus. “Pemprov berkomitmen untuk membantu siswa yang mengikuti pembelajaran daring, teknisnya ada di dinas terkait,” paparnya.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dindikbud Banten M Yusuf masih enggan memberikan penjelasan terkait rencana penyediaan pulsa bagi 230 ribu siswa SMA/SMK/SKh. “Nanti saja ya,” katanya. (den/alt)