Pemprov Dinilai Gagap Tangani Bencana

SERANG – DPRD Banten menilai Pemprov Banten masih gagap dalam melakukan penanganan bencana sehingga pengelolaan data dan distribusi bantuan masih belum terpusat satu pintu.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Banten Andra Soni usai menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana yang dilakukan Komisi V DPRD Banten dengan Sekda Banten dan OPD terkait, di kantor BPBD Banten, Rabu (8/1).

Menurut Andra, penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan yang dilakukan Pemprov Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih gagap dalam melakukan penanganan pasca bencana.

“Soal data dampak bencana misalnya, Provinsi nampak kesulitan menghimpunnya. Akibatnya, data tiap instansi dan daerah berbeda-beda,” kata Andra kepada wartawan.

Khusus penanganan bencana di Kabupaten Lebak, lanjut Andra, penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Banten masih jauh dari efektif. Dirinya bahkan telah meninjau langsung ke lokasi bencana untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan baik pada 2 dan 7 Januari lalu.

“Hasil pantauan langsung di lapangan, penanganan bencana yang dilakukan BPBD Banten belum maksimal dan tidak terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.

BPBD Banten, tegas Andra, tidak memiliki buffer stock logistik ketersediaan pangan dan bahan bantuan untuk kedaruratan bencana. “Saya menyebutnya gagap bencana, mungkin ini disebabkan BPBD Banten tidak memiliki pimpinan yang definitif, hanya dipimpin plt kepala pelaksana BPBD,” ujarnya.

Padahal sejak awal, DPRD paling cerewet terkait pengisian kepala pelaksana BPBD Banten yang sangat mendesak lantaran bencana bisa datang kapan saja di Banten.

“Saat ini plt kepala BPBD Banten adalah kepala Inspektorat. Rangkap jabatan ini yang menjadi persoalan utama penanganan bencana belum maksimal,” urainya.

Rapat koordinasi bukan hanya kesempatan bagi DPRD meminta laporan penanganan bencana, tapi juga memberikan saran dan masukan kepada Pemprov Banten. “BPBD Banten harus siap dan cepat masuk ke daerah terisolir dalam setiap kebencanaan. Sehingga, tidak ada korban bencana yang kelaparan dan sakit karena lambannya penanganan,” tegasnya.

Satu pekan pascabencana, tambah Andra, masih banyak yang harus dievaluasi terkait aksi tanggap darurat bencana khususnya di Kabupaten Lebak. Data korban bencana dan kerusakan pun harus diperoleh dengan cepat oleh BPBD sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam setiap kebencanaan sehingga penanganan korban bisa lebih cepat. “BPBD harus lebih siap menghadapi bencana, kapan pun dan bisa masuk ke daerah terisolir. Harus ada juga pusat data terpadu sehingga informasinya tidak berbeda-beda sebab data itu sangat penting menjadi acuan penghitungan kerugian akibat bencana,” tambahnya.

Catatan Komisi V DPRD Banten, hingga hari ke delapan penanganan pascabencana, BPBD Banten masih belum mampu berkomunikasi dengan baik, tidak hanya dengan pemerintah kabupaten kota tapi juga dengan instansi vertikal lainnya, termasuk dengan para relawan kemanusiaan yang ikut membantu penanganan bencana di sejumlah daerah di Banten.

“Dalam hal penyaluran bantuan, justru yang aktif hingga ke pelosok adalah para relawan. Padahal penyaluran bantuan yang seharusnya dikoordinasi oleh BPBD kurang maksimal. Terbukti, banyak bantuan yang menumpuk di setiap posko bantuan milik pemerintah,” bebernya.

Sindiran keras dari politikus Gerindra itu sengaja disampaikan agar BPBD Banten benar-banar menjalankan tugas dan fungsinya. “Kalau dalam pandangan saya pribadi, penanganan pascabencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi belum terkoordinasi dengan baik, tapi BPBD mengklaim sudah terkoordinasi. Meskipun saya tanya terkait koordinasi dengan para relawan yamg nampak di depan mata? BPBD mengaku belum melakukannya,” tutup Andra.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten yang juga menjadi Koordinator Komisi V M Nawa Said mengungkapkan, penanganan pascabencana yang dilakukan BPBD Banten masih banyak yang perlu dibenahi, meskipun secara umum DPRD Banten memberikan apresiasi.

“Tadi kami tidak hanya membahas soal teknis penanganan bencana, tetapi juga membahas persoalan pencairan dana tak terduga (DTT) yang dianggarkan Rp45 miliar dalam APBD Banten 2020,” ungkapnya.

Menurut Nawa, dampak bencana banjir dan longsor terparah di Kabupaten Lebak. Lebih dari 1.300 rumah warga rusak berat. Untuk itu, dibutuhkan anggaran yang besar untuk membantu warga membangun rumah mereka yang rusak.

“Selain anggaran DTT, di Dinas Sosial Banten juga ada anggaran bansos tak terduga sebesar Rp15 miliar. Mestinya kerusakan itu segera dihitung, sebab Banten memiliki anggaran total sebanyak Rp60 miliar,” ujarnya.

Dengan status tanggap darurat bencana, lanjut Nawa, Pemprov Banten memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencairkan dana Rp60 miliar sesuai kebutuhan. “Berkaca pada bencana tsunami Selat Sunda akhir 2018 lalu, pencairan dana tak terduga baru dilakukan setahun kemudian. Kita dorong agar bencana banjir dan longsor ini pencairan DTT lebih cepat lagi,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf menambahkan, BPBD Banten harus menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana sehingga semua aksi tanggap darurat dikoordinasikan oleh Provinsi.

“Kita patut berbangga karena kepedulian masyarakat sangat tinggi dalam membantu korban bencana, jangan sampai pemerintah berada di bagian paling belakang,” ujarnya.

Ia pun meminta BPBD Banten untuk bisa melakukan koordinasi dengan baik sehingga bisa memainkan perannya. “Penanganan pengungsi juga harus diperhatikan, jangan sampai mereka jatuh sakit di posko pengungsian lantaran tidak mendapat penanganan yang baik. BPBD harus koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan unsur relawan,” paparnya.

Menanggapi saran dan masukan dari DPRD Banten, Plt Kepala Pelaksana BPBD Banten E Kusmayadi mengaku, pihaknya telah mengerahkan segala upaya untuk melakukan penanganan pascabencana. Terkait koordinasi, BPBD pun telah bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan aksi tanggap darurat secara terpadu.

“Memang ada beberapa kendala di lapangan, tapi kami telah melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dan pemerintah pusat,” katanya.

Terkait pengelolaan data dampak bencana, Kusmayadi mengaku, BPBD telah membangun pusat informasi di Lebakgedong, Cipanas. Pusat informasi tersebut yang meng-update data ke pusat pengendali data utama yang ada di BPBD Banten.

“Data ini kan dinamis, terus bergerak. Jadi, tiap hari pasti berbeda-beda,” katanya.

Saat ini, lanjut Kusmayadi, BPBD Banten fokus pada penanganan bencana di Kabupaten Lebak. “Besok (hari ini), kami dipimpin Pak Sekda Banten akan kembali ke Kabupaten Lebak,” ujarnya.

Terkait data dampak bencana, Kusmayadi memaparkan, bencana di Provinsi Banten telah merenggut 20 jiwa. Yaitu, sepuluh orang meninggal di Kabupaten Lebak, empat orang meninggal di Kota Tangsel, dan enam orang di Kota Tangerang. “Dari lima kabupaten kota, bencana terjadi di 43 kecamatan, 182 desa, 54.830 kepala keluarga, dan 143.859 jiwa menjadi korban bencana di Banten dan lebih dari dua ribu rumah warga rusak,” urainya. (den/air/ira)