Pemprov Gelontorkan Rp 2,1 Triliun untuk 326 Lembaga

0
100

SERANG – Hibah 2018 sebesar Rp2,1 triliun yang bersumber dari ABPD Banten akan digelontorkan Pemprov Banten. Hibah tersebut akan diberikan kepada sebanyak 326 lembaga.

Secara perinci, peruntukannya diberikan kepada lembaga vertikal Rp33 miliar, lembaga atau organisasi kemasyarakatan Rp320,6 miliar, dan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp1,8 triliun.

Selain hibah, Pemprov juga mengalokasikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp67,7 miliar yang peruntukannya untuk individu atau keluarga terencana Rp56,1 miliar. Lalu, kepada individu dan/atau keluarga yang tidak terencana sebesar Rp10 miliar dan kepada masyarakat sebesar Rp1,6 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, jumlah yang sangat besar itu sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat guna menunjang pencapaian sasaran program Pemprov Banten. “Tentu dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat,” katanya saat sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos kepada Para Penerima, di aula Gedung BPKAD, Senin (30/4).

Selain itu, Pemprov juga mencadangkan Rp10 miliar untuk bansos kepada individu/keluarga tidak direncanakan yang digunakan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan. “Ini diprioritaskan untuk penanganan bencana, pengobatan masyarakat tidak mampu, dan santunan uang duka. Untuk hal ini sebagian telah direalisasikan untuk gempa di Kabupaten Lebak beberapa bulan lalu,” katanya.

Karena itu, tambah Nandy, sosialisasi Pergub Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Banten sangat penting agar pelaksanaan penyaluran hibah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Pergub ini mengatur mekanisme pemberian hibah dan bansos mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, sampai dengan sanksi apabila melanggar peraturan,” ujarnya.

Ia mengingatkan kepada peserta bahwa setiap nilai rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Para penerima diharapkan dapat memberikan keterangan dan menyajikan laporan sesuai peraturan perundang-undangan bila suatu saat dimonitor atau diperiksa oleh aparat pemeriksa.

“Oleh karena itu, mereka sengaja kita hadirkan di sini karena atas nama pribadi atau lembaga yang menjadi objek pemeriksaan terkait dengan nilai rupiah yang diterima dari Pemprov Banten, baik hibah maupun bansos,” katanya.

Nandy juga menyinggung soal pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan penyaluran hibah pada 2018 di media massa belakangan ini. Kata dia, hal itu mendapat apresiasi dari Gubernur Banten yang menginginkan semua penggunaan dana transparan dan jangan ditutup-tutupi. “Ini sesuai komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi di Banten,” ujarnya.

Ia mengajak para penerima hibah dan bansos untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kata dia, telah banyak contoh yang tidak diinginkan sehingga semuanya harus komitmen “Kita akan melaksanakan amanah sesuai dengan aturan. Niat baik saja tidak cukup bila tidak dilakukan dengan benar,” kata Nandy.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran pada BPKAD Banten Agus Setiyadi mengatakan, tujuan sosialisasi pergub untuk menginformasikan secara teknis mengenai kebijakan belanja hibah dan bansos kepada penerima. Peserta yang hadir sebanyak 180 orang.

“Ini agar pelaksanaannya nanti tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (Supriyono/RBG)