Pemprov Guyur Rp18,1 Miliar Lawan Corona

0
4.580 views
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti (kanan) didampingi sejumlah kepala OPD lain saat memaparkan perkembangan kasus dalam rapat koordinasi penanganan virus corona di DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (18/3).

SERANG – Anggaran penanganan dan pencegahan wabah virus corona di Provinsi Banten dinilai DPRD Banten masih terlalu kecil. Oleh karena itu, Dewan bersedia menambah anggaran hingga Rp100 miliar.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Tindak Lanjut Status Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah virus corona di Provinsi Banten yang diprakarsai Komisi V DPRD Banten dengan Sekda Banten Al Muktabar, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji, Kepala BPBD Banten Nana Suryana, Plt Kepala Dindik Banten M Yusuf, dan Sekretaris BPKAD Banten.

Menurut Sekda Banten Al Muktabar, Pemprov mendapatkan tambahan anggaran penanganan virus corona dari sebelumnya hanya Rp10 miliar yang diambil dari dana tak terduga APBD Banten 2020, kini menjadi Rp18,1 miliar. Penambahan sebesar Rp8,1 miliar diterima Pemprov dari dana CSR Bank bjb.

“Dana yang ada ini difokuskan untuk penanganan wabah virus corona, sedangkan untuk pencegahan masih kita hitung kebutuhannya,” kata Al kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan Komisi V, di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Banten, Rabu (18/3).

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten ini menambahkan, dana yang ada saat ini dipergunakan untuk pengadaan prasarana ruang isolasi rumah sakit rujukan virus corona, pengadaan SDM operasional ruang isolasi dan penyelidikan epidemiologi KLB serta pengadaan alat pelindung diri (APD). “Kami masih membutuhkan anggaran untuk pencegahan wabah virus corona. Namun, berapa anggaran yang dibutuhkan belum bisa disebutkan angkanya,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Al, Pemprov Banten terus berupaya untuk melakukan penanganan dan pencegahan semaksimal mungkin. Termasuk mengajukan penambahan RS rujukan di Provinsi Banten kepada pemerintah pusat. “Banten butuh tambahan RS rujukan, sebab masyarakat Banten yang menjadi pasien dalam pengawasan (PDP) terus bertambah, sementara ruang isolasi yang ada terbatas,” katanya.

Terkait rapat koordinasi dengan DPRD, Al mengaku Pemprov mendapatkan dukungan untuk melakukan penanganan dan pencegahan virus corona dari Dewan. “Untuk penanganan yang telah dan sedang kita lakukan mendapat apresiasi, tapi terkait pencegahan perlu dioptimalkan lagi. Bahkan Dinkes dan BPBD diminta segera mengajukan kebutuhan penambahan anggaran untuk dibahas bersama dengan Dewan,” ungkapnya.

Koordinator Komisi V DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati menegaskan, penanganan dan pencegahan KLB virus corona membutuhkan anggaran yang besar, sehingga DPRD Banten siap melakukan pergeseran anggaran dalam APBD Banten 2020. “Pemprov saat ini hanya memiliki dana Rp18,1 miliar, itu tidak cukup untuk melindungi 12 juta lebih masyarakat Banten. Dewan siap menambahkan anggaran berapa pun yang dibutuhkan Pemprov,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Cak Nawa ini menambahkan, penanganan virus corona di Banten masih menemui banyak kendala, lantaran sarana dan prasarana masih terbatas. Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan Pemprov tidak hanya untuk melakukan penanganan tapi yang lebih penting untuk melakukan pencegahan.

“Sejauh ini kami menilai penanganan sudah optimal, namun pencegahannya masih kurang. Kita harus gerak cepat, RS rujukan harus diperbanyak, alat kesehatan harus ditambah, begitu juga dengan pencegahan harus dilakukan segera di delapan kabupaten kota,” tegasnya.

Terkait penambahan anggaran, Nawa mengaku DPRD Banten bisa melakukan pergeseran anggaran dalam APBD 2020. “Kami menilai ini sudah genting, jangan sampai virus corona semakin banyak memakan korban. Pencegahan harus cepat dilakukan, kita siap mengalokasikan Rp100 miliar lebih untuk anggaran pencegahan virus corona,” katanya.

Bahkan bila anggaran tambahan Rp100 miliar masih kurang untuk melakukan pencegahan masih kurang, Dewan akan berupaya melakukan pergeseran anggaran sejumlah program pembangunan. “Kalau perlu kita alihkan dulu anggaran pembangunan sport center, pembangunan rumah sakit jiwa, anggaran ratusan miliar kita gunakan dulu untuk KLB virus corona. Nanti kita bisa anggarkan kembali dalam Perubahan APBD 2020,” tegasnya.

Senada Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar mengatakan, pergeseran anggaran di program masing-masing OPD mitra Komisi V, bisa dilakukan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran wabah corona di Banten.“Saya pikir pergesaran bisa dilakukan sebelum perubahan APBD, karena saat ini situasinya darurat. Pemerintah pusat pun mempersilakan itu untuk dilakukan daerah,” ungkapnya.

Langkah pertama, lanjut Nizar, pihaknya akan melakukan pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan. “Tahun ini Dinkes memiliki anggaran untuk pembangunan RSJ dan RS Cilograng, itu bisa kita geser dulu anggarannya,” ungkapnya.

Selain itu, Nizar meminta BPBD Banten untuk menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan. “Dinkes biar fokus melakukan penanganan, tapi pencegahan harus diperankan oleh BPBD. Kami siap memberikan dukungan anggaran setelah BPBD melakukan pemetaan mitigasi bencana  non-alam seperti KLB  virus corona yang saat ini terjadi,” katanya.

Nizar menegaskan, Dinkes, BPBD, Dindikbud dan OPD terkait untuk segera menyampaikan kebutuhannya dalam melakukan penanganan dan pencegahan KLB virus corona. “Tadi dalam rapat disepakati bahwa Dinkes dan BPBD khususnya, untuk menyampaikan secara tertulis kepada Komisi V kendala dan kebutuhan anggaran paling lambat hingga dua hari ke depan. Selanjutnya Komisi V akan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Provinsi Banten untuk menindaklanjutinya sebagai bahan melakukan pergeseran anggaran dalam APBD 2020,” tegas Nizar.

PENAMBAHAN RS RUJUKAN

Sementara itu, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji mengungkapkan, yang paling mendesak dalam melakukan penanganan virus corona adalah penambahan RS rujukan. “Saat ini hanya RSPD Serang dan RSUD Kabupaten Tangerang yang menjadi RS rujukan virus corona. Ruang isolasi yang ada dikedua rumah sakit tersebut sangat terbatas, kurang dari sepuluh. Bagaimana kalau pasien dalam pengawasan (PDP) terus bertambah? Ini sangat mendesak,” ungkapnya.

Ati mengaku, pihaknya telah mengusulkan RSUD Banten, RSUD Cilegon dan RSUD Balaraja ke Kemenkes untuk ditetapkan menjadi RS rujukan. “Kalau ada lima RS rujukan di Banten, total ruang isolasi mencapai 27 ruang. Bahkan bila nanti PDP terus meningkat, kami rencanakan untuk menjadikan RSUD Banten sebagai RS rujukan khusus penanganan virus corona. Sehingga bisa disiapkan lebih dari 250 ruang isolasi,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Ati, masyarakat Banten untuk mematuhi arahan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Sehingga tidak sampai menjadi PDP yang harus di rawat di ruang isolasi. “Hanya orang yang telah diindikasikan oleh dokter yang bisa dilakukan pemeriksaan di RS rujukan. Kebijakannya tidak bisa semua orang minta diperiksa untuk mengetahui terjangkit virus corona atau tidak,” tegasnya.

Terkait anggaran penanganan virus corona, Ati mengaku anggaran saat ini digunakan untuk melengkapi prasarana ruang isolasi dan alat perlindungan diri di RS Rujukan. “Tidak semua RS di Banten memiliki prasarana yang lengkap. Untuk saat ini kita lengkapi dulu RS yang diusulkan menjadi RS rujukan. Untuk kebutuhan lainnya, kita akan ajukan ke DPRD Banten secepatnya,” ungkapnya. (den-bam-mg04/air/ags)