Pemprov Harus Lindungi Honorer dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ilustrasi

SERANG – Pemprov Banten diharapkan menjadi contoh bagi pihak swasta dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Terhadap pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya, Pemprov Banten dapat mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini terungkap pada acara Forum Group Discussion (FGD) antara Pemprov Banten dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten di Hotel Ledian, Jumat (31/8).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto mengatakan, Pemprov Banten sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26/2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, namun masih menunggu realisasi program tersebut. “Pemerintah harus memberikan contoh (pihak swasta-red). Jangan sampai di kantornya sendiri masih ada orang yang belum terlindungi dalam jaminan sosial,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya dalam melakukan monitoring di seluruh pemerintahan daerah di seluruh Indonesia masih menemukan fakta, masih banyak pegawai non-ASN yang belum memiliki jaminan sosial. “Fakta ini DJSN menemukan. Hampir semua provinsi ditemukan. Pegawai Non ASN,” katanya.

Dari sisi regulasi, kata dia, dengan keluarnya Pergub tersebut, Pemprov menunjukkan komitmen. Namun, dalam implementasinya masih ada kendala. Sehingga, kedua belah pihak harus bersinergi. “Kendala yang dihadapi, sinkronisasi regulasi. Hubungannya cukup banyak, anggaran, prosedur, regulasi, dan sinkronisasi bagaimana peran Kemenkeu dan Kemendagri. Sehingga muncul dalam nomenklatur APBD,” jelasnya.

“Kami (DJSN-red) memiliki tanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi regulasi. Jangan sampai, jika terjadi risiko sosial. Masyarakat tidak menjadi jatuh miskin,” sambung Subiyanto.

Pada kesempatan itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenegakerjaan Banten Teguh Purwanto mengatakan, keluarnya Pergub tersebut dilatarbelakangi oleh kejadian kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang. Dari 53 tenaga kerja yang meninggal hanya ada tiga yang terdaftar sebagai peserta. “Dengan terbitnya Pergub ada kepastian hukum sehingga kasus seperti Kosambi bisa diminimalisir,” katanya.

Terkait dengan kepesertaan pegawai non-ASN di Pemprov Banten, Teguh mengaku saat ini ada sebagian yang sudah terdaftar. Pihaknya berkeinginan pemerintah bisa hadir terhadap pegawai non-ASN. “Sudah ada (pegawai non-ASN) di beberapa OPD yang terdaftar. Sedangkan, di beberapa kabupaten kota sudah berjalan. Misalnya di Kota Tangerang dan Tangsel guru honorer sudah terdaftar menjadi peserta,” katanya.

“Tahun ini juga ada yang sudah dianggarkan. Tapi memang berdasarkan pembicaraan tadi tahun 2019 baru bisa diusulkan pada APBD 2019,” sambung teguh.

Ia mengatakan, tindak lanjut dari FGD bersama Pemprov Banten ada lima poin utama yang tertuang dalam berita acara. Pihaknya, akan memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai Non-PNS/honorer di lingkungan Pemprov Banten dan menyarankan agar pemerintah daerah mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi pegawai di lingkungan Pemprov Banten.

Dalam sambutan tertulis mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim, Plh Sekda Banten Ino S Raswita mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. “Seringkali Pemprov mendengar keinginan dan harapan masyarakat, agar mereka mendapat perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua, dan pensiun,” katanya.

“Melalui BPJS Ketenagakerjaan ini, Insya Allah keinginan dan harapan rakyat dapat terpenuhi khususnya para pekerja di perusahaan dan para pegawai non ASN di lingkungan Provinsi Banten,” sambung Ino.

Ia memaparkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya perlu adanya percepatan implementasi Pergub Nomor 26/2018. Seluruh honorer non ASN sebagimana amanat pergub tersebut bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap. “Diharapkan dapat dianggarkan pada APBD Tahun 2019,” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)