Anugerah Parahita Ekapraya adalah penghargaan dari pemerintah pusat atas pelaksanaan pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan gender yang penilaian dan evaluasinya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah atas keberhasilannya menerapkan strategi dalam program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan adanya pemberdayaan perempuan telah menunjukkan bahwa strategi pengarusutamaan gender telah masuk dalam program pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi dan monitoring.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Ranta Suharta mengatakan, sejak tahun 2004 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada provinsi dan kabupaten/kota sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender. “Alhamdullilah selama lima tahun berturut-turut provinsi banten mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari tahun 2008 sampai dengan 2012, saya berharap pada tahun 2016 ini Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang bisa mendapatkan  Anugerah Parahita Ekapraya,” harapnya.

Ia juga berharap, momentum ini menjadi tonggak meningkatnya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Banten, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan dan ridho-nya atas segenap upaya yang kita lakukan.

Dalam meningkatkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, Ranta mengaku  Provinsi Banten telah bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan di antaranya dengan badan koordinasi organisasi wanita (BKOW), pusat studi wanita (PWS), PKK serta organisasi wanita lainnya. “Peran serta tim penggerak PKK dalam melaksanakan program PKK yaitu merencanakan, melaksanakan, membina program-program kerja pkk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Upaya dan kerjasama antara pkk dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan lingkungan serta fasilitas yang layak dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang berbudaya, serta masyarakat yang sehat dan sejahtera,” urainya.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Sigit Suwitarto mengatakan, hanya Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon yang tidak masuk nominasi Anugerah Parahita Ekapraya 2016. “Dari 34 Provinsi di Indonesia, yang masuk nominasi hanya 19 Provinsi, termasuk Banten. Ini pencapaian yang luar biasa sekali, karena juga enam dari delapan Kabupaten/Kota masuk nominasi,” ujar Sigit kepada Radar Banten.

Sebelumnya, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, pembangunan  manusia merupakan isu strategis pembangunan, karena relevansinya terhadap sasaran pembangunan jangka panjang, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia seutuhnya.

Untuk mencapai manusia yang berkualitas tersebut, lanjut Rano, setidaknya memiliki tiga ciri, pertama, sehat jasmani dan rohani, kedua, cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa dan ketiga, mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Ketiga ciri manusia yang berkualitas tersebut, sangat terkait erat dengan parameter dalam indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dari kebijakan pembangunan keluarga, lanjut Rano, maka peran serta semua pihak sangat penting termasuk peran perempuan. Eksistensi perempuan dalam pembangunan, merupakan aset yang tak ternilai, karena mempunyai peran yang sangat strategis.

Rano menuturkan, peran dan potensi perempuan tidak kalah dengan laki laki, termasuk didalamnya adalah sebagai pengambil keputusan  dalam tata kelola pemerintahan. Khususnya di provinsi banten, peran perempuan sebagai pimpinan daerah baik sebagai Walikota atau Bupati seimbang dengan laki laki, di mana delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten empat di antaranya adalah perempuan. “Dan itu prestasi yang sangat menggembirakan. Selain itu aspek keterlibatan perempuan dalam politik, walaupun tidak dipungkiri bahwa perempuan dalam berpolitik tantangannya lebih besar dibanding laki laki, karena dalam realitas politik di indonesia, keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen masih belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Banyak faktor atau hambatan manakala perempuan berpolitik, seperti faktor budaya dan faktor,” ucapnya.

Seperti diketahui, hasil pemilu legislatif memperlihatkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah demikian halnya di Provinsi Banten baru mencapai 18,82 persen. Namun di sisi lain, hal yang menggembirakan terjadi juga pada DPRD Provinsi Banten di mana pada unsur pimpinan, tiga dari unsur pimpinan Dewan adalah perempuan. Sehingga diharapkan pembawa aspirasi atas kebutuhan perempuan.

Selain itu juga organisasi kemasyarakatan dan organisasi perempuan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan di provinsi banten. Selain prestasi, dalam beberapa aspek perempuan dihadapkan pada permasalahan, seperti masalah kesehatan, yaitu masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, aspek pendidikan, kesenjangan ekonomi, serta permasalahan yang saat ini menjadi perbincangan di berbagai media yaitu perempuan menjadi korban tindak kekerasan, maupun perdagangan orang. “Dalam rangka menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka upaya pencegahan melalui sosialisasi, advokasi dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih responsif manakala ditemukan  indikasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutup Rano. (ADVERTORIAL/BPPMD PROVINSI BANTEN)