Pemprov Kesulitan Keuangan

SERANG – Di musim pandemi Covid-19, kondisi keuangan Pemprov Banten sedang tidak bagus. Dana kas daerah Pemprov sebesar Rp1,5 triliun di Bank Banten tidak dapat dicairkan karena bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas.

Lantaran tidak punya uang, Pemprov menunda pembayaran tunjangan kinerja (tukin) para apratur sipil negara (ASN). Sementara untuk gaji, Pemprov memastikan akan dibayar tepat waktu. Saat ini, Pemprov hanya menunggu dana dari pemasukan pendapatan harian pajak daerah dan dana alokasi umum (DAU). 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan bahwa sebenarnya Pemprov memiliki uang. “Ada dananya, cuma masalahnya dananya tertahan, tidak liquid karena tidak ada dana sebesar itu (di Bank Banten-red),” papar Rina kepada Radar Banten, Senin (11/5).

Selain kas daerah, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini mengungkapkan, ada juga dana lainnya yang tersimpan di Bank Banten seperti BUD. Dengan begitu, total dana yang ada di bank yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten ini senilai Rp1,9 triliun.

Lantaran dana Pemprov tidak bisa dicairkan, Rina mengaku saat ini pihaknya hanya menunggu pemasukan dari pendapatan harian berupa pajak daerah. “Ada juga sedikit-sedikit dari DAU (dana alokasi umum-red),” ujarnya.

Dengan begitu, lanjut dia, pihaknya perlu selektif sekali mana untuk melakukan pembayaran. Saat ini yang paling mendesak adalah pembayaran untuk penanganan Covid-19 seperti jaring pengaman sosial (JPS),  keperluan kesehatan, hingga dana insentif bagi para tenaga kesehatan. “Perintah pemerintah pusat harus memprioritaskan penanganan Covid-19. JPS dibayarkan tepat waktu,” tegasnya.

Pemprov berupaya agar masyarakat menerima bantuan tepat waktu. Apalagi, ada juga masyarakat terdampak Covid-19 seperti terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berada di kawasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Untuk itu, Rina mengaku ada beberapa hal yang harus ditunda seperti tunjangan kinerja para ASN Pemprov. Namun, pembayaran gaji untuk para abdi negara itu tetap dibayarkan tepat waktu. “Perlu prioritas. Kami bukan menghilangkan, tapi kalau anggarannya ada, kami akan bayarkan kembali,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, untuk pembayaran hal-hal yang mendesak, maka Pemprov berencana melakukan pinjaman sebesar Rp800 miliar ke Bank bjb. “Itu kita lakukan karena gak ada duit. Istilahnya, defisit cash flow, makanya kami berencana melakukan pinjaman. Tapi kalau jadi kontroversi, ya akan dipertimbangkan,” ujar Rina.

Kata dia, pinjaman ke Bank bjb itu baru sebatas rencana dan belum dilakukan. Pemprov juga baru melakukan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi Banten. Nantinya uang itu akan digunakan untuk pembayaran guna penanganan Covid-19. “Kami butuh Rp700,2 miliar per bulan untuk penanganan covid-19,” ungkapnya.

Lantaran kebutuhan mendesak sedangkan dana tidak bisa dicairkan, maka Rina mengaku harus melakukan prioritas. Kalaupun pinjaman ke Bank bjb tidak jadi, maka pihaknya menyicil mana yang harus dibayarkan terlebih dahulu. “Selama masih mampu, kami bayarkan, harus sabar,” ujarnya.

PENDAPATAN TURUN

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pendapatan dari sektor pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 di Maret lalu. Dalam sehari, pajak daerah yang biasa diterima Rp22 miliar sampai Rp25 miliar turun drastis menjadi Rp6 miliar. “Apalagi ada masyarakat yang di-PHK. Jangankan membayar pajak, untuk makan saja sekarang susah,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengaku membebaskan denda selama lima bulan sejak April hingga Agustus nanti. Dengan begitu, ia berharap, apabila pandemi berakhir, masyarakat bisa membayar pajak daerah.

Kata dia, meskipun kantor Samsat tetap beroperasi dengan melakukan pembatasan, tapi Gerai Samsat dan Samsat Keliling ditiadakan untuk menghindari kerumunan. Sedangkan pelayanan di kantor induk Samsat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.

Opar mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan pendapatan di kondisi seperti ini. “Apalagi razia juga tidak bisa dilakukan,” ujarnya.

Selain PKB dan BBNKB, ia mengaku jenis pajak daerah lainnya juga mengalami hal serupa. Bahkan, pendapatan retribusi yang dikelola Pemprov juga mengalami penurunan. “Kami berharap pandemi ini segera berakhir dan semuanya bisa normal kembali,” tutur Opar. (nna/alt)