Pemprov Kucurkan Rp45 Miliar untuk Cilegon

0
2.481 views

CILEGON – Pemprov mengucurkan bantuan untuk Pemkot Cilegon sebesar Rp45 miliar. Jumlah itu naik bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya Rp40 miliar.

Alokasi bantuan provinsi itu untuk pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara (JLU) Rp 5miliar. Sementara Rp40 miliar lagi masih dikonsultasikan ke  Bappeda Banten. “Kami bersyukur dengan penambahan anggaran ini. Pada 2018 lalu itu Rp70 miliar, pada 2019 turun jadi Rp40 miliar. Tahun ini Rp45 miliar,” kata Walikota Edi Ariadi usai menemui dua anggota DPRD Banten daerah pemilihan (dapil) Kota Cilegon yaitu Dede Rohana dan Shinta Wisnu Wardhani di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Kamis (12/3).

Pembangunan JLU saat ini masuk tahap pematangan lahan dan pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan yang tersisa akan dibiayai oleh APBD Cilegon. “Kalau Banprov itu peruntukkannya untuk fisik saja,” tuturnya.

Edi juga berharap, Pemprov turut menyelesaikan permasalahan banjir di Ciwandan, Simpang Tol Cilegon Timur, kesemrawutan angkot, dan lain sebagainya. Permasalahan itu mendesak dilakukan untuk kenyamanan warga.

Dengan kunjungan dua anggota DPRD Banten itu, Edi berharap dapat diteruskan ke Pemprov Banten. “Harusnya seperti ini, DPRD Provinsi Banten juga datang ke kita, sama-sama untuk membangun Cilegon,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Dede Rohana mengatakan, penambahan anggaran Banprov dari tahun lalu, merupakan usulan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten.  “Peningkatan anggaran kita dorong untuk penyelesaian JLU. Kawasan industri padat karya juga kita dorong di JLU, untuk mengurangi pengangguran. Kita juga berharap ada insentif dari pemerintah pusat agar ada keringanan pajak atau apa lah,” kata politisi PAN ini.

Dede mengaku akan melakukan pengawasan terhadap realisasi program pembangunan di Cilegon yang dibiayai oleh Pemprov. Kalau Banprov kan terserah Pemkot untuk program apa saja, tetapi yang penting fisik, kalau bantuan di OPD itu program langsung,” ujarnya.

Terpisah, Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Ridwan mengatakan, JLU menjadi program prioritas. “JLU harus kita selesaikan pembebasan lahannya tahun ini. Tahun 2021 sudah tidak ada anggaran pembebasan lahan,” urainya. (bry/alt/ags)