Pemprov Lemah Tangani Covid

0
1926

Refocusing Anggaran Besar, Bansos Terlambat

SERANG – Sepanjang 2020, kinerja Pemprov Banten menurun akibat pandemi Covid-19. Bahkan pendapatan daerah menurun drastis sementara penanganan covid-19 masih kurang efektif.

Berdasarkan data Komisi III DPRD Banten, pendapatan daerah dari sektor pajak tahun 2020 turun lebih dari 50 persen, sementara pendapatan dari sektor retribusi hanya menghasilkan 10 miliar dalam satu tahun.

Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengungkapkan, penurunan kinerja Pemprov Banten selama tahun 2020 masih wajar, lantaran semua daerah juga mengalami hal yang sama akibat pandemi covid. Namun yang disayangkan, penanganan dan pencegahan covid justru masih lemah.

“Penanganan covid di Banten masih lemah koordinasinya antara provinsi dan kabupaten/kota, bahkan di provinsi saja masih terkesan tidak berjalan baik koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Gembong kepada Radar Banten, kemarin.

Ia melanjutkan, penanganan dan pencegahan covid mestinya terkoordinasi dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, agar penyebaran covid bisa terus diminimalisasi. Namun kenyataannya, masih banyak yang harus dievaluasi.

“Padahal anggaran refocusing anggaran 2020 untuk penanganan covid sangat besar. Tapi pada kenyataannya bansos covid masih terlambat, bahkan banyak kasus di mana warga Banten harus merogoh koceknya untuk pemeriksaan dan pencegahan terhadap covid,” tuturnya.

Catatan Komisi III, tambah Gembong, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi oleh Pemprov dalam hal pemulihan ekonomi daerah. Terutama dalam hal penggalian pendapatan daerahnya. Selama ini, Pemprov hanya mengandalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), padahal selain PKB pendapatan dari pajak air permukaan dan retribusi masih terbuka lebar.

“Situasi sulit selama 2020 membuat masyarakat kesulitan membayar PKB, tapi Pemprov justru bertumpu pada sektor pajak untuk mendapatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Gembong meminta Pemprov melakukan terobosan untuk meningkatkan retribusi di tahun 2021. Kemudian mengoptimalkan peluang PAD dari pengelolaan Waduk Karian dan Sindangheula, karena saat ini PDAM maupun daerah industri masih kekurangan suplai air baku. Catatan lainnya, di Banten masih banyak aset milik pemerintah yang dikuasai swasta, padahal nilai ekonomisnya sangat besar bila bisa dikuasai oleh Pemprov.

“Sektor pariwisata juga masih dianggap bidang garapan yang tidak penting, ini dilihat dari supporting anggaran yang masih kecil, padahal Komisi III sudah mendorong untuk lebih mendapat perhatian,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Banten, Muhsinin menilai, sepanjang 2020 Pemprov Banten masih kesulitan menstabilkan harga bahan pokok. Padahal daya beli masyarakat sangat lemah imbas pandemi, tapi harga bahan pangan justru tidak terkendali.

“Kenaikan harga pangan memang bukan kesalahan pemerintah semata, namun Pemprov harus responsif dalam mencari solusi,” katanya.

Ia melanjutkan, bahan pangan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat ialah harga cabai yang naik dua hingga tiga kali lipat, telor, tempe, tahu hingga daging sapi.

“Memang ada beberapa harga pangan yang ditentukan oleh pemerintah pusat lantaran masih impor dari luar negeri, namun bukan berarti pemerintah daerah hanya bisa pasrah,” jelasnya.

Muhsinin berharap, BUMD Agrobisnis yang telah dibentuk Pemprov Banten tahun 2020 bisa dimaksimalkan tahun 2021. “Makanya kami mohon, Gubernur bisa mengeluarkan kebijakan terkait BUMD Agrobisnis yang sudah dibentuk segera difungsikan,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Komisi V, M Nizar mengungkapkan, pencegahan dan penanganan Covid-19 masih belum imbang, sehingga kasus penyebaran Covid-19 di Banten masih cukup tinggi sepanjang 2020.

“Dinkes Banten mendapat alokasi anggaran covid sebesar Rp155 miliar selama 2020, namun total anggaran penanganan Covid-19 hasil refocusing APBD Banten 2020 lebih dari satu triliun,” ujarnya.

Anggaran penanganan Covid-19 yang cukup besar masih menyisakan banyak persoalan di lapangan, mulai dari keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan hingga penyaluran bansos covid.

“Bahkan pelayanan rumah sakit rujukan covid juga masih banyak dikeluhkan masyarakat sepanjang 2020, ini harus dibenahi tahun 2021,” ujarnya.

Sedangkan anggaran pencegahan Covid-19 di BPBD Banten pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp8,1 miliar. Sedangkan pada APBD 2021 BPBD tidak mendapat alokasi khusus pencegahan covid.

“Tahun lalu kami memonitor langsung ke lapangan upaya pencegahan yang dilakukan BPBD, namun hanya fokus pada penyemprotan disinfektan sementara sosialisasi masih minim,” bebernya.

Terkait bansos covid, Nizar juga menyayangkan Pemprov Banten terlambat melakukan penyalurannya kepada masyarakat yang terdampak covid di Banten.

“Lagi-lagi terkendala data, padahal APBD 2020 hasil refocusing dialokasikan hampir satu triliun untuk bansos covid,” tegasnya.

Hal lain yang disoroti Komisi V sepanjang 2020 terkait dunia pendidikan, dimana program pembelajaran online sangat tidak efektif.

“Ini jangan sampai terulang lagi tahun 2021, sebab satu tahun sudah pembelajaran online banyak dikeluhkan orangtua siswa,” tegasnya.

Nizar berharap, program vaksinasi covid yang telah direncanakan sejak akhir 2020 bisa efektif dilaksanakan 2021.

“Bagaimana pun juga kasus Covid-19 di Banten sudah lebih dari 20 ribu kasus, sementara vaksinasi untuk masyarakat belum jelas kapan dimulainya, padahal program pemerintah harus tetap berjalan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah,” pungkasnya.

ARAHAN PRESIDEN

Terpisah, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri rapat internal pemerintah pusat tentang penanganan pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/2).

“Pak Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk fokus terkait dengan penerapan protokol kesehatan serta pelaksanaan vaksinasi tahap kedua,” kata Andika usai rapat.

Bersama Andika, hadir empat kepala daerah tingkat provinsi lainnya, yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Kalimatan Timur Isran Noor dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin abdullah.

Andika sendiri mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim. Selain itu rapat juga dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Terkait pemulihan ekonomi, kata Andika, Presiden menginstruksikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini, khususnya  untuk wilayah Provinsi Banten terkait dengan belanja modal agar segera dikucurkan dan dilaksanakan. Pemerintah daerah juga diminta melakukan belanja pembangunan melalui skema padat karya yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar. “Pak Presiden juga minta bantuan sosial pemerintah daerah harus segera dikucurkan menjadi pendamping program pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, Presiden juga menginstruksikan target vaksinasi yakni untuk mencapai herd immunity. Pemerintah Daerah diminta dapat memetakan pemberian vaksin tahap kedua terhadap kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi serta kelompok yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi seperti pelaku usaha.  “Untuk vaksin mandiri sendiri tadi kami dapat info dari Bapak Presiden, itu akan diberikan kepada masyarakat pada awal Maret 2021,” katanya.

Andika menambahkan, dirinya telah melaporkan secara utuh kepada Presiden bahwa Pemprov Banten telah melaksanakan langkah-langkah percepatan penanganan pandemi Covid-19. Terkait pelaksanaan vaksin dan pelaksanaan PPKM secara mikro misalnya, Pemprov Banten telah berkoordinasi dengan Forkompimda Kabupaten/ Kota. Keberhasilan langkah tersebut terbukti dengan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang beberapa waktu lalu masuk zona resiko tinggi yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan saat ini sudah keluar dari zona resiko tinggi.

“Intinya Pemprov Banten akan memaksimalkan instruksi Pemerintah Pusat terkait dengan PPKM secara mikro. Terkait dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Banten akan segera melaksanakan instruksi yang diperintahkan Bapak Presiden,” urainya. (den/air)