Pemprov Pangkas Subsidi Warga Miskin

432 Ribu Orang Terancam Dicoret dari PBI

SERANG – Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), berencana menarik subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi ribuan warga miskin yang selama ini ditanggung Pemprov Banten melalui APBD.

Dalam APBD Banten 2020, pagu belanja iuran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dianggarkan sebesar Rp234,2 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan 591.448 warga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi.

Anggaran itu cukup untuk mengcover iuran warga miskin selama 10 bulan (Januari-Oktober). Sementara sisa anggaran untuk pembayaran November-Desember 2020 akan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2020.

Adanya pandemi membuat anggaran PBI provinsi tahun 2020 terkena pemangkasan anggaran (refocusing) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp17 miliar lebih. Otomatis, pagu belanja iuran Jamkesda yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp234,2 miliar berkurang menjadi Rp216 miliar saja. Sementara Perubahan APBD 2020 anggaran Pemprov sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menambah anggaran PBI provinsi.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Radar Banten, Kepala Dinkes Banten pada awal Agustus lalu telah mengirimkan surat ke BPJS Kesehatan Cabang Serang dan Cabang Tigaraksa, terkait rencana penonaktifan 432 ribu lebih peserta PBI Jamkesda Provinsi Banten tahun 2020.

Dalam suratnya, Kepala Dinkes Banten meminta penyesuaian kuota peserta PBI Jamkesda sesuai dengan anggaran yang tersedia, dari kuota sebelumnya sebanyak 591.448 jiwa menjadi 158.510 jiwa.

Surat nomor : 440/2133/Kes-Yan/2020 tertanggal 6 Agustus 2020, yang ditembuskan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Bappeda dan BPKAD beredar luas di kalangan anggota DPRD Banten.

Komisi V DPRD Banten yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat mengaku terkejut atas rencana Dinkes Banten, menarik subsidi BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Ketua Komisi V, Muhammad Nizar mengungkapkan, pihaknya tidak mendapatkan laporan dari Dinkes Banten terkait rencana pemangkasan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari Pemprov Banten. “Dinkes tidak pernah melaporkan rencana ini ke Komisi V, makanya kami terkejut mengetahui rencana pemangkasan bantuan kesehatan gratis bagi warga miskin ini,” kata Nizar kepada Radar Banten, Kamis (13/8).

Politikus Gerindra ini melanjutkan, program kesehatan gratis bagi warga miskin ini merupakan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Mestinya Dinkes berkonsultasi dulu dengan DPRD Banten untuk mencari solusinya. “Kebijakan ini memang tidak populis, tapi ini sangat membantu warga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemprov, karena mereka tidak terkover oleh bantuan pemerintah pusat. Kenapa tiba-tiba bantuannya dipangkas tanpa ngobrol dulu dengan Komisi V,” tegasnya.

Untuk memastikan rencana Dinkes tersebut sudah sejauh mana, Nizar mengaku pihaknya segera memanggil Kepala Dinkes Banten untuk dimintai klarifikasi. “Rencananya besok (hari ini) kami panggil Kepala Dinkes. Sebab saat pembahasan rancangan Perubahan APBD 2020 Juli lalu, Dinkes tidak mengusulkan penambahan anggaran untuk PBI BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Senada, Koordinator Komisi V, M Nawa Said juga mengaku terkejut adanya rencana pemangkasan jumlah PBI BPJS kesehatan tanpa sepengetahuan DPRD Banten. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut program prioritas Pemprov harus dibahas bersama dengan DPRD Banten melalui komisi-komisi yang ada di DPRD.

“Meskipun ini baru rencana, mestinya Dinkes Banten menyampaikan dulu ke Komisi V, sehingga dalam Rancangan APBD Perubahan 2020 bisa diperjuangkan agar dana PBI Jamkesda yang terefocusing untuk penanganan Covid-19 dikembalikan dianggaran perubahan,” katanya.

Nawa yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Banten melanjutkan, proses refocusing APBD 2020 memang sepenuhnya dilakukan Pemprov sesuai intruksi pemerintah pusat, sehingga DPRD hanya menerima laporan hasil refocusing yang telah dilakukan.

“Harusnya anggaran PBI Jamkesda tidak digeser (refocusing) untuk penanganan Covid-19. Anggaran kesehatan gratis untuk warga miskin ini statusnya sama dengan dana BOSDA yang tidak bisa digeser,” tegasnya.

Ia pun menyayangkan keputusan Kepala Dinkes Banten yang langsung menyampaikan rencana pemangkasan jumlah penerima bantuan kesehatan dari provinsi ke BPJS Kesehatan Cabang Serang dan Cabang Tigaraksa. Jika pun ada Perpres 64/2020 yang mengamanatkan kontribusi daerah terhadap PBI BPJS Kesehatan mulai 2021, tapi jumlah PBI BPJS Kesehatan tidak berkurang dari 591.448 jiwa menjadi 158.510 jiwa. Sebab rumus penetapan calon PBI BPJS itu didasarkan pada angka kemiskinan di tahun APBD ditetapkan.

“Salah satu misi dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, yaitu dengan memberikan jaminan kesehatan terhadap warga Banten yang tidak mampu. Harusnya semua Kepala OPD membackup visi-misi Gubernur dan wakil Gubernur,” tegasnya.

Agar kebijakan pemangkasan jumlah penerima bantuan PBI ini tidak meresahkan warga, Nawa mengaku Komisi V harus segera menindaklanjuti rencana Kepala Dinkes tersebut.

“Kalau rencana itu benar, target RPJMD dipastikan tidak bisa tercapai. Sebab PBI Jamkesda akan dikurangi lebih 80 persen dari kuota yang ada,” tutup Nawa.

TERPAKSA DILAKUKAN

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti membenarkan bila rencana pemangkasan jumlah PBI Jamkesda terpaksa dilakukan, lantaran keterbatasan anggaran Pemprov Banten. “Pagu anggaran PBI dalam APBD Banten tahun 2020 sebesar Rp234,2 miliar, untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan 591.448 warga miskin di enam kabupaten/kota se-Banten. Namun anggarannya berkurang Rp17 miliar lebih saat refocusing APBD 2020 untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Dengan anggaran tersisa Rp216 miliar, lanjut Ati, dana itu tidak cukup untuk menanggung iura BPJS Kesehatan 591 ribu lebih warga miskin. Ia merinci, pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk 591.448 warga miskin selama Januari-Agustus 2020 saja mencapai Rp185,8 miliar. Sisa anggaran untuk pembayaran September-Desember tinggal Rp30,9 miliar saja. Sementara pembayaran yang harus dilakukan untuk empat bulan ke depan membutuhkan lebih dari Rp90 miliar. “Untuk membayar PBI Jamkesda sebanyak 591.448 warga miskin, per bulannya lebih dari Rp23 miliar. Sementara anggaran yang ada hanya cukup untuk membayar bulan September saja,” tegasnya.

Agar anggaran yang tersedia cukup untuk menanggung iuran PBI Jamkesda maka Dinkes Banten berencana melakukan pemangkasan jumlah penerima bantuannya. “Dengan keterbatasan anggaran provinsi saat ini, maksimal hanya bisa menanggung 303 ribu warga miskin, dengan biaya per bulannya sekira Rp7,7 miliar,” urainya.

Terkait kekecewaan yang disampaikan Komisi V, Ati mengakui bila pihaknya belum sempat melaporkan rencana tersebut saat rapat dengan Komisi V di DPRD Banten. “Saat itu belum ada sosialisasi Perpres 64/2020 tentang Jamkesnas. Kami baru mendapatkan penjelasan perpres dari Kemenkes dan Kemenkeu saat menyosialisasikan Perpres 64 pada 27 Juli 2020. Tapi kami sudah sampai ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas raperda Perubahan APBD 2020 bersama Badang Anggaran DPRD,” urainya.

Ati menegaskan, dalam Perpres 64 pasal 29, ayat 1-4 disebutkan jumlah iuran per PBI sebesar Rp42 ribu, berlaku sejak 1 Agustus 2020. Lalu seluruh PBI ditanggung oleh pemerintah pusat lantaran tahun 2020 keuangan daerah terdampak Covid-19. Kemudian pemerintah daerah ikut berkontribusi dimulai pada 2021.

“Besaran kontribusi daerah disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Untuk daerah yang kemampuan fiskal rendah, kontribusi per PBI sebesar Rp2.000, fiskal sedang sebesar Rp2.100, dan fiskal tinggi sebesar Rp2.200,” ungkapnya.

Terkait surat permohonan penonaktifan peserta PBI dari 591.448 jiwa menjadi 158.510 jiwa yang disampaikannya ke Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang dan Cabang Tigaraksa, Ati mengaku itu salah satu rencana menindaklanjuti adanya efisiensi APBD Perubahan 2020.

“Rencananya mulai September dipangkas sekira 280 ribu warga miskin, sehingga tanggungan provinsi hanya 303 ribu lebih warga miskin saja,” katanya.

Terkait teknis pemangkasan kuota PBI, Ati mengaku pihaknya akan rapat bersama dengan Dinsos Banten dan BPJS Kesehatan. “Dinkes tidak punya kewenangan melakukan verifikasi maupun sinkronisasi data PBI, itu tugas Dinsos. Dinkes hanya dititipkan anggarannya saja. Rencananya besok (hari ini) kami rapat bersama dengan Dinsos dan BPJS Kesehatan Cabang Serang dan Cabang Tigaraksa,” bebernya.

Disinggung terkait tambahan anggaran untuk Dinkes dalam Perubahan APBD 2020 sebesar Rp53 miliar, Ati mengaku tambahan anggaran itu dari skema pemulihan ekonomi daerah (PED) tahun 2020.

“Tambahan anggaran itu rencananya dari pinjaman dana ke pemerintah pusat, namun sesuai petunjuk teknis program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dana pinjaman itu hanya dialokasikan untuk kegiatan fisik, seperti pembanguan rumah sakit jiwa, RS Cilograng dan RS Malingping. Tidak untuk program PBI,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma mengaku tidak mengetahui rencana Dinkes Banten memangkas kuota penerima bantuan kesehatan atau PBI Jamkesda tahun anggaran 2020.

“Yang kami tahu, jumlah penerima PBI provinsi tahun ini sebanyak 591.448 jiwa, kalau ada pemangkasan hingga ratusan ribu, kami juga kaget karena belum mendapat informasi itu sebelumnya,” katanya.

Terkait undangan rapat bersama dari Dinkes untuk melakukan verifikasi data PBI untuk memangkas kuota, Budi juga belum mendapatkan informasinya. “Saya tidak tahu ya suratnya, mungkin langsung ke Bu Kadinsos,” ujar Budi. (den/air)