Pemprov Usulkan 1.300 PPPK

0
1861

SERANG – Pemprov Banten mengusulkan 1.300 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus untuk guru. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat terkait kuota untuk Banten.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, ada 20 ribu orang yang bisa mendaftar sebagai PPPK. “Mereka yang tercatat dalam Dapodik baik itu di sekolah negeri maupun swasta se-Banten,” ujar Komarudin, Selasa (5/1/2021).

Kata dia, usulan dari Pemprov itu akan divalidasi. Dari usulan itu, ia belum mengetahui berapa yang akan disetujui oleh pemerintah pusat. Hal itu sangat tergantung kebutuhan di Pemprov dan kemampuan anggaran. “Karena ada pernyataan kesanggupan membayar gaji oleh kepala daerah,” ungkapnya.

Mantan Pj Bupati Tangerang ini mengatakan, apabila dihitung, gaji dan tunjangan per satu orang PPPK selama satu tahun sebesar Rp120 juta. Apabila seluruh usulan disetujui, maka anggaran yang harus dialokasikan Rp80 miliar. Diterangkan, untuk gaji pokok berasal dari pemerintah pusat atau APBN sedangkan tunjangan dari APBD sama dengan ASN.

Namun, lanjut Komarudin, saat ini pihaknya belum mencantumkan anggaran fiks bagi PPPK. “Baru pagu jaga-jaga saja, fiksnya berapa kan kita belum tahu,” tuturnya.

Ia mengatakan, seluruh formasi PPPK diperuntukkan bagi guru. Untuk itu, tahun ini tidak ada Calon ASN bagi formasi guru. Namun, kuota calon ASN yang di luar guru baru boleh dilakukan.

Komarudin mengatakan, seperti penerimaan calon ASN, perekrutan PPPK juga langsung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan menggunakan sistem CAT. “Secara elektronik. Tidak bisa intervensi. Tidak ada peluang intervensi, kayak calon ASN saja begitu,” tuturnya.

Ia mengaku hingga saat ini belum ada syarat resmi untuk mendaftar PPPK. Namun, yang pasti salah satu syaratnya adalah usia maksimal satu tahun sebelum pensiun yakni 59 tahun.

Tahun lalu, ia menerangkan pihaknya sudah menerima 160 PPPK yang terdiri dari 31 orang penyuluh dan 129 guru. “Itu sudah seleksi tinggal proses pengangkatan dari BKN,” ujar Komarudin.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, apabila disetujui, 1.300 orang PPPK direkrut dengan standar gaji ASN. “InsyaAllah kesejahteraan pegawai di era (kepemimpinan-red) saya lebih baik,” tuturnya. (nna/alt)