Pemprov Verifikasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

0
1.178 views
SERANG – Pemerintah Provinsi Banten hari ini melakukan verifikasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, Rabu (26/7).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan, verifikasi Penyusunan RKBMD-OPD TA.2018 ini untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan kualitas penataan aset pada khususnya.
“Verifikasi Penyusunan Rencana RKBMD-OPD TA.2018 bertujuan melakukan klarifikasi atas usulan RKBMD dari OPD yang disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang pada Pengelola sebelum ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah selaku Pengelola Barang,” ujar Nandy dalam sambutannya.
Dikatakan Nandy, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyusunan RKBMD antara lain yaitu, pertama, tahapan penyusunan RKBMD belum dimasukkan ke dalam mekanisme penyusunan anggaran (TAPD) yang terdiri dari proses penyusunan RENJA OPD, penyusunan RKBMD, penyusunan KUA PPAS, dan penyusunan RKA dan DPA.
Kedua, Rencana Kerja (Renja) OPD yang seharusnya diterima pada bulan Mei, baru diterima pada awal bulan Juli 2017 hal ini tentu saja berpengaruh terhadap proses penyusunan RKBMD.
Ketiga yaitu sulan RKBMD OPD belum sesuaidengan jadwal yang telah ditetapkan, seharusnya usulan disampaikan pada bulan J uni 2017 tapi pada realisasinya pada bulan J uli 2017.
“Permasalah selanjutnya yaitu pada tahun 2017, terdapat 23 OPD dari 41 OPD dengan perubahan nomenklatur dan perubahan data aset tambah/kurang. Dan terakhir yaitu belum adanya format pedoman baku dalam melakukan verifikasi,” papar Nandy.
Disamping itu, terdapat hal-hal yang menjadi catatan dalam penyusunan RKBMD yaitu, pertama format RKBMD yang diusulkan OPD belum sesuai dengan format berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua, usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan belum memenuhi tahapan sesuai Permendagri Nomor 19 tahun 2016 yang terdiri dari usulan dari masing-masing UPT/ Balai tidak dilakukan verifikasi di Dinas, program kegiatan belum mengacu pada Renja masing-masing, dan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan belum berdasarkan hasil analisis yang membandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan aset pada masing-masing OPD dan jumlah Pegawai yang ada.
Hal-hal tersebut di atas, lanjut Nandy, perlu diperbaiki dan benahi sesegera mungkin. “Masih banyak yang harus kita perbaiki dan tingkatkan dalam tahapan penyusunan RKBMD-OPD Provinsi Banten ini. Diharapkan agar seluruh OPD selaku Pengguna Barang dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ¬†sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah kami sebutkan tadi,” pungkasnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)